Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dalam pemaparan materi pada Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar Senator Stefanus BAN Liow di Kantor DPD RI, Manado, Senin (9/11/2026).
Dalam paparannya, ia menyoroti perbedaan mendasar antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD, terutama dari aspek representasi politik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menurutnya, anggota DPR hadir melalui partai politik, sedangkan anggota DPD merupakan representasi perseorangan yang lahir dari pilihan langsung masyarakat dengan membawa aspirasi serta kearifan lokal daerah.
Ia bahkan membandingkan posisi senator di Amerika Serikat yang memiliki kedudukan kuat dalam sistem perwakilan negara tersebut.
“Kita punya DPR dan DPD. Kalau DPR dari partai politik yang diusulkan partai politik, kalau DPD itu perseorangan yang tumbuh dari kearifan lokal,” jelasnya.
Ia juga menyinggung dinamika politik dalam proses legislasi. Menurutnya, kepentingan politik di parlemen berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan masyarakat tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan.
Berbeda dengan anggota DPD, menurut dia, pertanggungjawaban politik mereka lebih langsung kepada masyarakat yang memilihnya.
“DPD RI bertanggung jawab langsung kepada pemilih, tidak ada lapisan-lapisan. Karena DPD adalah suara yang lahir dari pilihan rakyat secara langsung kepada sosok anggota DPD-nya,” ungkapnya.
Atas dasar itu, ia menilai penguatan kelembagaan DPD RI perlu terus didorong agar fungsi representasi daerah dapat berjalan lebih optimal.
Ia memandang DPD bukan sekadar lembaga pelengkap dalam sistem parlemen, melainkan memiliki peran strategis sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan negara.
“Jadi, dalam bahasa saya, DPD ini menjadi penyeimbang. Ada tugas MPR RI yang membutuhkan peran penting DPD. DPD itu perlu kita dorong agar menjadi check and balancing, sehingga terjadi keberimbangan di negara,” tegasnya.
Namun, lanjut Ferry, dari kedua lembaga negara ini punya satu kesamaan dalam tugas.
“Yakni sama-sama bertugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutupnya.
