Selain itu, komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif juga diperlukan untuk memastikan bahwa isu perlindungan perempuan dianggap sebagai prioritas yang harus dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran dan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk pemberian layanan yang komprehensif kepada korban.
Pemanfaatan digitalisasi pada tahap perencanaan dan implementasi dengan desain khusus juga diusulkan untuk memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Sementara pelibatan media di semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan juga dianggap penting untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kontrol sosial.
Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan perlindungan terhadap perempuan, khususnya korban kekerasan di Sulawesi Utara dapat meningkat dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat dapat lebih efektif diakomodasi oleh pemerintah daerah.
(***/jenly)
