Jakarta, BeritaManado.com — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengungkap tiga dari sekian banyak alasan atas makna angka 11 yang menjadi nomor urut pada Pemilu 2019 mendatang.
Pertama yaitu diibaratkan dengan sebuah tim inti sebuah klub sepakbola yang bermain terdiri dari 11 orang yang bertanding sekuat tenaga untuk memperjuangkan kemenangan tanpa kenal lelah, kemudian kedua yaitu bahwa kata “SOLIDARIATAS” terdiri dari 11 huruf dan yang ketiga adalah PSI lahir pada bulan 11 (November).
Masih terkait dengan nomor urut, Sekjen PSI Raja Juli Antoni memaparkan 11 alasan mengapa masyarakat layak menjatuhkan pilihan kepada PSI.
Pertama, PSI melawan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, PSI terus mendukung penguatan KPK dan menolak segala upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut.
Kedua, PSI anti intoleransi. PSI adalah satu-satunya partai politik yang menggunakan platform anti intoleransi. Hal ini disadari bahwa keberagaman Indonesia adalah sebuah kekuatan bila didasari dengan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak setiap warga negara apapun suku, agama, ras dan golongan lainnya dengan mengedepankan prnsip keadilan. PSI akan melawan segala bentuk intoleransi di Indonesia.
Ketiga, PSI memperjuangkan program kesejahteraan terpadu dan berbasis data. Bagi PSI, efektivitas dan keberhasilan program kesejahteraan sangat ditentukan oleh sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah dan akurasi data.
Keempat, PSI Pro-Perempuan. PSI adalah rumah politik yang ramah untuk perempuan. 6 dari 9 pengurus DPP PSI adalah perempuan. Dengan demikian, perempuan di PSI bukan sekadar untuk memenuhi syarat, namun juga terlibat dalam menentukan berbagai keputusan penting partai.
Kelima, PSI partai anak muda. Citra PSI sebagai parpol muda dan baru tercermin dalam komposisi kepengurusan dengan 100% pengurus di bawah 45 tahun. Lebih spesifik, untuk kepengurusan daerah, 70% pengurus di antaranya masih di bawah 35 tahun.
Keenam, PSI melakukan terobosan politik berupa rekrutmen caleg terbuka. Untuk itu, PSI membangun terobosan baru dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. Proses tersebut berlangsung dengan melibatkan panelis independen.
Ketujuh, PSI membangun cara-cara inovatif yang mengajak partisipasi publik berupa donasi dalam bentuk Kartu SAKTI. Kartu SAKTI singkatan dari Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi. Bagi PSI, partai harus dimiliki dan dikontrol oleh publik, bukan segelintir orang. Selain itu, salah satu ciri sehatnya demokrasi dari sebuah negara adalah publik turut membiayai partai politik. Selain mendorong timbulnya rasa memiliki terhadap partai politik, publik juga dapat mengontrol dan ikut menentukan arah dari kebijakan partai.
Kedelapan, PSI bukan partai oligarki. Selama ini kultur partai politik di Indonesia sangat feodal. Sehingga, menjadi kendala lahirnya pikiran dan gagasan baru di partai. Partai dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang berpusat pada segelintir orang. Sehingga aspirasi, kritik, dan lahirnya gagasan baru membentur tembok feodalisme di internal partai. Di PSI, tidak ada “pemilik saham tunggal” atau “sekelompok oligark” yang mengendalikan kebijakan partai.
Kesembilan, PSI adalah kendaraan bagi calon pemimpin bersih dan kompeten. PSI didirikan untuk menjadi kendaraan bagi calon kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat eksekutif yang bersih dan kompeten. Rekam jejak dan kompetensi adalah dua hal utama yang menjadi syarat untuk terlibat dengan PSI.
Kesepuluh, PSI menerapkan teknologi untuk kemajuan dan transparansi. Kami mendorong penggunaan sains dan teknologi untuk mendorong kemajuan dan tranparansi. PSI ingin mendorong meluasnya e-governance, e-budgeting, penggunaan aplikasi untuk pengawasan pejabat publik, dan menerapkan hasil-hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kebijakan publik.
Kesebelas, PSI mendukung Jokowi. Ini merupakan wujud komitmen PSI bahwa yang dilihat bukan sekadar sosok atau figur, namun kinerja dan rekam jejak beliau sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden sampai saat ini. Prestasi Jokowi memang menjulang hingga layak menjabat selama dua periode.
Terkait hal tersebut, Ketua DPW PSI Sulawesi Utara Melky Pangemanan mengatakan bahwa seluruh metode atau pola perekrutan Bakal Calon Anggota Legislatif dan bahkan kepala dan wakil kepala daerah kedepan akan berpedoman pada apa yang sudah ditetapkan DPP PSI.
“Sebagai bentuk sinergitas pengurus antara DPP dan DPW hingga DPD serta DPC se-Sulut, apapun langkah yang diambil nantinya itu semua berdasarkan aturan partai dan bukan pribadi ketua atau pimpinan partai,” kata Pangemanan kepada BeritaManado.com, Kamis (22/2/2018).
(***/Frangki Wullur)
Jakarta, BeritaManado.com — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengungkap tiga dari sekian banyak alasan atas makna angka 11 yang menjadi nomor urut pada Pemilu 2019 mendatang.
Pertama yaitu diibaratkan dengan sebuah tim inti sebuah klub sepakbola yang bermain terdiri dari 11 orang yang bertanding sekuat tenaga untuk memperjuangkan kemenangan tanpa kenal lelah, kemudian kedua yaitu bahwa kata “SOLIDARIATAS” terdiri dari 11 huruf dan yang ketiga adalah PSI lahir pada bulan 11 (November).
Masih terkait dengan nomor urut, Sekjen PSI Raja Juli Antoni memaparkan 11 alasan mengapa masyarakat layak menjatuhkan pilihan kepada PSI.
Pertama, PSI melawan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, PSI terus mendukung penguatan KPK dan menolak segala upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah tersebut.
Kedua, PSI anti intoleransi. PSI adalah satu-satunya partai politik yang menggunakan platform anti intoleransi. Hal ini disadari bahwa keberagaman Indonesia adalah sebuah kekuatan bila didasari dengan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak setiap warga negara apapun suku, agama, ras dan golongan lainnya dengan mengedepankan prnsip keadilan. PSI akan melawan segala bentuk intoleransi di Indonesia.
Ketiga, PSI memperjuangkan program kesejahteraan terpadu dan berbasis data. Bagi PSI, efektivitas dan keberhasilan program kesejahteraan sangat ditentukan oleh sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah dan akurasi data.
Keempat, PSI Pro-Perempuan. PSI adalah rumah politik yang ramah untuk perempuan. 6 dari 9 pengurus DPP PSI adalah perempuan. Dengan demikian, perempuan di PSI bukan sekadar untuk memenuhi syarat, namun juga terlibat dalam menentukan berbagai keputusan penting partai.
Kelima, PSI partai anak muda. Citra PSI sebagai parpol muda dan baru tercermin dalam komposisi kepengurusan dengan 100% pengurus di bawah 45 tahun. Lebih spesifik, untuk kepengurusan daerah, 70% pengurus di antaranya masih di bawah 35 tahun.
Keenam, PSI melakukan terobosan politik berupa rekrutmen caleg terbuka. Untuk itu, PSI membangun terobosan baru dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif. Proses tersebut berlangsung dengan melibatkan panelis independen.
Ketujuh, PSI membangun cara-cara inovatif yang mengajak partisipasi publik berupa donasi dalam bentuk Kartu SAKTI. Kartu SAKTI singkatan dari Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi. Bagi PSI, partai harus dimiliki dan dikontrol oleh publik, bukan segelintir orang. Selain itu, salah satu ciri sehatnya demokrasi dari sebuah negara adalah publik turut membiayai partai politik. Selain mendorong timbulnya rasa memiliki terhadap partai politik, publik juga dapat mengontrol dan ikut menentukan arah dari kebijakan partai.
Kedelapan, PSI bukan partai oligarki. Selama ini kultur partai politik di Indonesia sangat feodal. Sehingga, menjadi kendala lahirnya pikiran dan gagasan baru di partai. Partai dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang berpusat pada segelintir orang. Sehingga aspirasi, kritik, dan lahirnya gagasan baru membentur tembok feodalisme di internal partai. Di PSI, tidak ada “pemilik saham tunggal” atau “sekelompok oligark” yang mengendalikan kebijakan partai.
Kesembilan, PSI adalah kendaraan bagi calon pemimpin bersih dan kompeten. PSI didirikan untuk menjadi kendaraan bagi calon kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat eksekutif yang bersih dan kompeten. Rekam jejak dan kompetensi adalah dua hal utama yang menjadi syarat untuk terlibat dengan PSI.
Kesepuluh, PSI menerapkan teknologi untuk kemajuan dan transparansi. Kami mendorong penggunaan sains dan teknologi untuk mendorong kemajuan dan tranparansi. PSI ingin mendorong meluasnya e-governance, e-budgeting, penggunaan aplikasi untuk pengawasan pejabat publik, dan menerapkan hasil-hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kebijakan publik.
Kesebelas, PSI mendukung Jokowi. Ini merupakan wujud komitmen PSI bahwa yang dilihat bukan sekadar sosok atau figur, namun kinerja dan rekam jejak beliau sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden sampai saat ini. Prestasi Jokowi memang menjulang hingga layak menjabat selama dua periode.
Terkait hal tersebut, Ketua DPW PSI Sulawesi Utara Melky Pangemanan mengatakan bahwa seluruh metode atau pola perekrutan Bakal Calon Anggota Legislatif dan bahkan kepala dan wakil kepala daerah kedepan akan berpedoman pada apa yang sudah ditetapkan DPP PSI.
“Sebagai bentuk sinergitas pengurus antara DPP dan DPW hingga DPD serta DPC se-Sulut, apapun langkah yang diambil nantinya itu semua berdasarkan aturan partai dan bukan pribadi ketua atau pimpinan partai,” kata Pangemanan kepada BeritaManado.com, Kamis (22/2/2018).
(***/Frangki Wullur)