BeritaManado.com – Rencana pemerintah mengimpor 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional program Koperasi Desa Merah Putih menuai polemik nasional. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta kebijakan tersebut ditunda guna menjaga stabilitas industri otomotif dalam negeri.
“Tunggu Presiden Prabowo pulang dari luar negeri,” kata Dasco.
Kebijakan impor massal tersebut sebelumnya memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari parlemen hingga kelompok relawan dan serikat pekerja.
Rencana pengadaan kendaraan skala besar ini dinilai berpotensi mengganggu ekosistem manufaktur nasional di tengah kondisi pasar otomotif domestik yang sedang menghadapi tekanan.
Langkah Dasco mendapat apresiasi dari Relawan Jokowi for Prabowo Gibran.
Kelompok relawan itu menilai sikap pimpinan DPR tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depimnas) ReJO Prabowo Gibran, Darmizal, memuji respons cepat Dasco dalam menyikapi isu tersebut.
“Kami memuji ketangkasan dan gerak cepat Prof Dasco tentang isu ini. Dia tajam bagai samurai, tapi tetap bijak melihat jauh ke depan demi menyelamatkan industri otomotif nasional dan kepentingan strategis Indonesia,” kata Darmizal, Selasa (24/2/2026).
melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Menurut Darmizal, kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar harus melalui kajian komprehensif, termasuk mempertimbangkan neraca perdagangan hingga kesiapan layanan purna jual.
Ia menilai langkah impor skala besar berisiko tinggi bagi ekosistem industri nasional, terutama karena Indonesia telah menjadi basis produksi otomotif regional selama dua dekade terakhir.
Menanti Keputusan Presiden
Dasco menjelaskan, usulan penundaan impor berkaitan dengan posisi Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat dan Turki.
Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco ingin memastikan kebijakan strategis tersebut diputuskan langsung oleh Presiden setelah perhitungan matang terhadap dampak ekonomi dan kesiapan industri dalam negeri.
“Tentunya presiden sesudah pulang, akan membahas detail kebijakan itu. Tentu presiden akan meminta mendapat serta memperhitungkan kesiapan perusahaan dalam negeri,” kata Dasco.
Ancaman PHK dan Kritik Serikat Pekerja
Rencana impor yang dikelola PT Agrinas Pangan Nasional mencakup 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4 serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Skala pengadaan tersebut memicu kritik keras dari kalangan buruh.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menilai rencana impor tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
“Rencana impor ini tak mempunyai legitimasi moral, profesional, maupun sejarah, kecuali hanya ingin meraup uang rente,” kritik Jumhur.
Ia menyoroti ironi ketika merek global seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi Motors telah mengekspor jutaan kendaraan dari pabrik di Indonesia ke lebih dari 80 negara, sementara pemerintah justru berencana mengimpor kendaraan dari luar negeri.
