Manado, BeritaManado.com — Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, memaparkan berbagai capaian dan strategi pengendalian inflasi daerah dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia, Senin (23/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Joune menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah kepulauan.
Salah satu capaian membanggakan yang disampaikan adalah keberhasilan meraih lima penghargaan Government Award dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk kategori Daerah Kepulauan.
Penghargaan tersebut diraih melalui inovasi bertajuk “Koin Perak Lapis Emas” (Kios Inflasi Perdagangan Antar Kecamatan Layani Pembeli Sembako Masyarakat).
Menurut Bupati Joune, Program “Koin Perak Lapis Emas” merupakan terobosan pengendalian inflasi melalui penguatan distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok antar kecamatan.
Dikatakan, inovasi ini dijalankan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), mitra swasta, serta Bank Indonesia.
Melalui skema ini, distribusi sembako menjadi lebih terkontrol, rantai pasok lebih efisien, serta masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, swasta, dan Bank Indonesia menjadi kunci utama,” ujar Joune.
Tak berhenti di situ, Joune Ganda juga mengumumkan inovasi lanjutan yang akan difokuskan pada tahun 2026, yakni “PAHLAWAN” (Pasar Murah Layani Warga Kepulauan).
Jika pada 2025 pengendalian lebih difokuskan pada wilayah daratan, maka pada 2026 strategi diperluas dengan penanganan distribusi pangan khusus di wilayah kepulauan.
Inovasi ini bertujuan memastikan keterjangkauan harga dan kelancaran suplai bahan pangan di daerah yang secara geografis memiliki tantangan distribusi lebih besar.
“Wilayah kepulauan memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, kami melakukan perluasan strategi distribusi agar masyarakat di pulau-pulau juga merasakan stabilitas harga,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Joune juga merinci sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi tahun 2026, antara lain penguatan ketahanan pangan lokal, guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Selanjutnya, antisipasi inflasi musiman, terutama menjelang akhir tahun, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru dan Koordinasi TPID yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika harga.
Penting juga, lanjut Joune, kerja sama antar daerah, termasuk rencana kerja sama pasokan bawang merah dengan Kabupaten Brebes serta distribusi surplus cabai ke wilayah Maluku Utara.
Joune tidak menampik berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari gejolak harga pangan, ketergantungan pasokan luar daerah, hingga pengaruh ekonomi global terhadap komoditas non-pangan.
Selain itu, lonjakan permintaan musiman juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara cermat.
Sebagai salah satu daerah Indeks Harga Konsumen (IHK), lanjut dia, Minahasa Utara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga laju inflasi tetap terkendali.
“Kami menyadari tantangan ke depan tidak ringan. Namun dengan inovasi, kolaborasi, dan penguatan distribusi, kami optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga,” tegas Joune.
Melalui berbagai inovasi tersebut, Pemkab Minahasa Utara menunjukkan pengendalian inflasi bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan strategi terstruktur dan berkelanjutan demi menjaga daya beli serta kesejahteraan masyarakat, baik di daratan maupun wilayah kepulauan.
(Alfrits Semen)
