Bitung – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertema Sulawesi Utara sebagai Hub Logistik Udara dan Laut Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), yang digelar pada Senin (19/1/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ini berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara Manado.
FGD turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay, serta para pemangku kepentingan strategis dari dalam dan luar negeri.
Forum ini menjadi wadah penyamaan persepsi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam mendukung percepatan terwujudnya Sulawesi Utara sebagai pusat logistik udara dan laut yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Diskusi dipandu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara Erwin Situmorang, bersama Ketua Apindo Sulut Riko Lieke.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun, pimpinan Bank Indonesia Sulut, instansi vertikal, pelaku usaha logistik, eksportir dan importir, hingga investor dari Indonesia dan Tiongkok.
Dalam paparannya, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan bahwa layanan direct call dari Pelabuhan Bitung berpotensi menjadi game changer dalam sistem logistik nasional. Menurutnya, waktu pelayaran ke Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dapat dipangkas dari rata-rata 25–30 hari menjadi hanya 7–10 hari.
“Biaya logistik juga bisa turun 20 hingga 30 persen,” ujar Yulius.
Ia menekankan bahwa pengembangan Pelabuhan Bitung bukan hanya kepentingan Sulawesi Utara, melainkan seluruh kawasan Sulampua.
“Bitung harus menjadi simpul nasional.
Dari sini akan tumbuh ekosistem logistik—mulai dari gudang, pusat distribusi, hingga pelabuhan pengumpan—yang mampu menarik investasi berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun menyoroti posisi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia.
Nilai perdagangan bilateral Indonesia–Tiongkok tercatat melonjak dari 44 miliar dolar AS pada 2015 menjadi 148 miliar dolar AS pada 2024, atau meningkat lebih dari 230 persen.
Pada periode Januari–November 2025, nilainya telah mencapai 150,36 miliar dolar AS dengan neraca perdagangan yang relatif seimbang.
Djauhari juga mengungkapkan bahwa investasi Tiongkok di Indonesia terus meningkat dan mencapai 8,1 miliar dolar AS pada 2024, menempatkannya dalam tiga besar investor asing. Investasi tersebut mengalir ke berbagai sektor strategis, antara lain logam, transportasi, energi, kimia, dan infrastruktur.
Menurut Djauhari, rencana direct call Bitung–Tiongkok merupakan terobosan penting dalam rantai pasok Asia Timur.
“Ini akan memperkuat Poros Maritim Dunia dan sejalan dengan Belt and Road Initiative. Jalur ini menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing produk kawasan timur, serta mengintegrasikan value chain regional,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kota Bitung berpeluang berkembang sebagai Pacific Rim Economic Hub melalui konsep Two Countries Twin Parks dan Twin Ports yang menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan lintas negara.
