Manado — Proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang dengan Djouhari Kansil beberapa waktu lalu di gedung Grand Kawanua Internasional City (GKIC) tak lebih dari hura-hura semata. Pasalnya, menurut Gerakan Peduli Rakyat Sulut (GPRS), pelantikan yang selama ini dianggap sakral kerena gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh masyarakat hanya menjadi acara seremonial yang lebih bertsifat hura-hura.
“Dari dulu proses pelantikan hanya dilakukan di kantor Deprov sebagai perwakilan masyarakat Sulut, namun kini dilaksanakan di gedung megah dengan konsep acara yang mewah dan eksklusif bahkan dengan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya,” kata koordinator GPRS Aryamti Rahman.
Malah menurut Rahman, pelantikan tersebut seakan telah berhasil mensejahterakan rakyat dan menghilangkan kemiskinan. Akibatnya, diperiode kedua ini dinilai wajar jika pelantikan dibuat agak berbeda dan menghabiskan banyak uang.
“Anggota Deprov yang harusnya peka terhadap masalah ini tak lebih dari harimau ompong, karena kantor yang selama ini mereka tempati dianggap tidak lagi pantas untuk menggelar agenda sakral yang berkaitan denagn masyarakat,”kata Rahman.
Rahman mendesak untuk memberikan penjelasan yang kompherensif dan transparan soal acara pelantikan yang melukai rasa kebanggaan dan keadilan masyarakat Sulut. Serta meminta SHS dan pasangannya untuk segera melaksanakan janji-janji politik yang terumus dalam visi seperti yang disuarakan selama ini.(EN)
Selamat bertugas,SHS/D.Kansil.Hati2 Pak.sekarang lebih banyak Tukang Cungkel…