Dia menduga pemerintah juga belum tentu memahami marxisme dan mengapa paham tersebut harus dilarang.
“Jadi saya kira pelarangan terhadap penyebaran marxisme itu bagian dari watak anti-intelektual yang tak mengerti apa-apa, tapi melarang gitu,” ujar Achdian.
Namun, Achdian meyakini larangan-larangan tersebut tak bisa membendung penyebaran marxisme di Indonesia.
Semua orang dapat mengakses informasi dengan adanya kemajuan teknologi.
Dalam kampus misalnya, mahasiswa yang kritis juga pasti akan terinspirasi marxisme.
“Misalnya yang punya kesadaran intelektual tinggi dan haus membaca, pasti mereka akan bersinggungan dengan itu dan pasti tertarik,” tuturnya.
Dia menyebut sejak dulu tokoh bangsa juga tak bisa terlepas dari paham tersebut.
Misalnya, Soekarno dan Mohammad Hatta juga sudah membaca marxisme sejak muda.
Belum lagi kondisi saat ini yang semakin menuju ketimpangan.
Berdasarkan data BPS, populasi kelas menengah di Indonesia menurun. Selain itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyatakan 68 persen tanah dikuasai oleh 1 persen korporasi.
Di tengah kondisi seperti itu, marxisme justru dinilai semakin relevan.
Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate menilai semakin marxisme dilarang, justru semakin diminati.
Apalagi bila kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada buruk.
“Ada adagium, ‘semakin kita ditekan, semakin kita berontak,” ujar Virdika.
Virdika meyakini marxisme akan semakin diminati kaum muda ketika rezim pemerintahan mendatang—Prabowo Subianto, mulai berkuasa.
Sebab, potensi pelarangan akan semakin tinggi.
Gen Z dianggap akan mengaplikasikan nilai-nilai marxisme seperti perlawanan terhadap penindasan lewat teknologi, barang yang akrab dengan generasi tersebut.
Ketika merasa direpresi, kata Virdika, Gen Z akan ‘berisik’ di media sosial.
