Politik etis meliputi perbaikan sistem irigasi, kependudukan, serta pendidikan.
Meski kebijakan ini sebenarnya untuk intensifikasi serta memangkas ongkos bisnis kolonial, turut pula memunculkan kaum cerdik cendekia Indonesia dan perkenalan mereka dengan marxisme.
Achdian mengatakan kepada Suara.com, marxisme selalu muncul dalam situasi adanya ketertindasan, “Karena marxisme satu-satunya ide yang memberikan perlawanan terhadap kolonialisme.”
ISDV mempunyai hubungan yang cukup erat dengan organisasi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto.
Pasca kongres kedua SI tahun 1915 di Yogyakarta, sejumlah tokoh muda SI bahkan menyatakan bergabung dengan ISDV.
Mereka ialah Semaun, Mas Alimin Prawirodirdjo dan Darsono Notosudirdjo.
Ketiga orang itu tidak dikeluarkan dari SI. Sebab, organisasi tersebut tidak menerapkan disiplin partai yang saklek, sehingga anggotanya dibebaskan untuk mengikuti organisasi lain secara bersamaan.
Dobel keanggotaan tersebut memunculkan faksi ‘SI Merah’ yang berisi orang-orang berhaluan kiri.
Faksi ini menilai ketertindasan masyarakat disebabkan kaum borjuis dan kapitalis.
Sementara di ISDV, Semaun dan orang-orang SI merah memegang tampuk kepemimpinan pada 1920-an.
Pada kongres terakhir ISDV, Semaun Cs mengubah nama organisasi menjadi Perserikatan Komunis Hindia (PKH), cikal bakal PKI.
Soe Hok Gie dalam bukunya yang berjudul ‘Di Bawah Lentera Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920’ menuliskan pergantian nama dari PKH menjadi PKI adalah upaya pengindonesiaan gerakan marxisme.
PKI, hingga era 60-an memiliki banyak pengikut, terutama dari kalangan buruh dan petani.
Bahkan partai tersebut masuk lima besar pemenang Pemilu 1955.
Arus balik terjadi ketika terjadi peristiwa G30S 1965, tatkala PKI dianggap menjadi dalang pembunuhan enam perwira TNI.
Hal ini memicu pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan partai tersebut.
PKI selalu dinarasikan antagonis, kejam, jahat dan berbahaya oleh pemerintahan Soeharto.
PKI kemudian dibubarkan dengan diterbitkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966.
Dalam beleid itu juga, ajaran komunis/marxisme-leninisme turut dilarang untuk dipelajari, apalagi disebar.
Menurut rezim Orba, paham tersebut dianggap bertentangan dengan pancasila.
Tak hanya lewat aturan, rezim yang berkuasa saat itu juga menyebarkan narasi anti-marxisme lewat produksi kebudayaan.
Wijaya Herlambang dalam bukunya ‘Kekerasan Budaya Pasca 1965’, menuliskan pelanggengan anti marxisme dan komunisme dilakukan lewat karya sastra dan film. Imbasnya, kebencian terhadap marxisme makin mudah tersebar dan melekat di benak masyarakat.
Namun, beragam kritik terhadap program pembangunan infrastruktur Soeharto dari banyak kalangan juga terilhami pemikiran marxisme dari beragam varian. Era 80-an misalnya, Buku Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan, karya Sritua Arief dan Adi Sasoso, yang kental nuansa Neo-Marxisme.
Sementara gerakan mahasiswa tahun 1998 yang berhasil menumbangkan Soeharto turut diilhami oleh marxisme, terutama tentang diskursus hegemoni dan negara yang banyak dielaborasi marxis Italia Antonio Gramsci.
Namun, setelah reformasi terjadi, persisnya tahun 2022, pemerintah justru kembali menguatkan narasi anti-marxisme dan komunisme secara formal melalui Pasal 188 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2022.
Pasal KUHP tersebut mengatur sanksi pidana paling lama empat tahun bagi seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran marxisme.
Semakin relevan
BIASANYA, kata Achdian, setiap rezim yang phobia terhadap marxisme cenderung berwatak eksploitatif.
Sebab, “Marxisme adalah antitesis dari sistem eksploitatif, sehingga ketika ada rezim yang menduplikasi sesuatu sistem yang eksploitatif, ya pasti dia akan mematikan itu (gagasan marxisme),” kata Achdian.
Menurut Achdian, larangan terhadap penyebaran marxisme adalah fenomena anti-intelektualitas.
Sama saja dengan membatasi kebebasan berpikir.
Dia menduga pemerintah juga belum tentu memahami marxisme dan mengapa paham tersebut harus dilarang.
“Jadi saya kira pelarangan terhadap penyebaran marxisme itu bagian dari watak anti-intelektual yang tak mengerti apa-apa, tapi melarang gitu,” ujar Achdian.
Namun, Achdian meyakini larangan-larangan tersebut tak bisa membendung penyebaran marxisme di Indonesia.
Semua orang dapat mengakses informasi dengan adanya kemajuan teknologi.
Dalam kampus misalnya, mahasiswa yang kritis juga pasti akan terinspirasi marxisme.
“Misalnya yang punya kesadaran intelektual tinggi dan haus membaca, pasti mereka akan bersinggungan dengan itu dan pasti tertarik,” tuturnya.
Dia menyebut sejak dulu tokoh bangsa juga tak bisa terlepas dari paham tersebut.
Misalnya, Soekarno dan Mohammad Hatta juga sudah membaca marxisme sejak muda.
Belum lagi kondisi saat ini yang semakin menuju ketimpangan.
Berdasarkan data BPS, populasi kelas menengah di Indonesia menurun. Selain itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyatakan 68 persen tanah dikuasai oleh 1 persen korporasi.