Manado, BeritaManado.com — Secara institusi gereja bukanlah sub ordinat dari kekuatan politik tertentu.
Gereja dilarang mendukung kekuatan politik apapun.
Namun demikian, bukan berarti perjuangan gereja harus terpisah secara langsung dengan perjuangan politik.
Tujuan politik sejatinya demi kebaikan bersama.
Itu sama persis dengan tujuan bergereja.
Demikian penegasan Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud Liando, ketika membawakan materi Gereja dan Politik di GMIM Sion Teling, Selasa (17/5/2022)
Ferry yang juga menjabat Ketua Bidang Politik, Pemilu dan Demokrasi Pengurus Pusat Persekutuan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI) RI itu menjelaskan jika fenomena politik makin buruk dipandangan masyarakat.
Penyebabnya karena motivasi keliru sebagian aktor-aktor politik ketika berkuasa.
Kata Ferry, banyak orang bermotivasi menduduki jabatan dalam institusi publik hanya sekadar ingin kaya dan memperbaiki status sosial.
“Padahal tujuan berpolitik adalah mempergunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk membuat kebijakan publik guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Karena motivasi mendapatkan jabatan keliru, maka cara untuk mendapatkan jabatan juga salah,” tegas Ferry.
Ferry mencontohkan seperti membayar parpol untuk mahar, menyogok pemilih, mengadu domba, menyebar kebencian dan lain-lain.
Dikatakan, gereja memiliki peran penting memperbaiki praktik-praktik politik yang makin menyimpang.
Ia menjelaskan, dalam hal politik, gereja memiliki tiga peran.
Pertama, mempengaruhi kebijakan politik.
Kata Ferry, baik Undang-undang (UU) tahun Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Nasional dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyusunan Perundang-undangan, ada ruang bagi masyarakat termasuk warga gereja baik secara institusi maupun jemaat merumuskan kebijakan yang dibutuhkan.
Berikut, peran politik penggembalaan.
Selama ini, terang Ferry, banyak kader-kader GMIM yang dipercaya pada lembaga-lembaga politik belum memiliki kinerja baik.
“Fungsi gereja adalah wajib mempersiapkan warga jemaat untuk peggembalaan sekaligus menjadi pemilih yang baik. Harusnya tugas kaderisasi dan kepemimpinan politik menjadi fungsi parpol,” ujarnya.
