Pertama, memperbaiki proses perencanaan dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan atau revisi RUPTL, termasuk melibatkan IPP dan pemerintah daerah.
Kedua, mereformasi mekanisme pengadaan dengan menerapkan jadwal pembaruan DPT yang transparan dan diawasi oleh Kementerian ESDM, menyusun kalender lelang nasional, serta membuka akses bagi pengembang baru dan startup energi bersih.
Ketiga, memperkuat peran PLN melalui pembentukan entitas khusus atau anak perusahaan yang menjadi offtaker dan pelaksana pengadaan khusus energi terbarukan.
PLN juga disarankan mendelegasikan pengadaan proyek kecil (<10 MW) kepada PLN wilayah atau pemerintah pusat melalui skema feed-in tariff nasional.
Menurut IESR, peningkatan adopsi energi terbarukan terutama di wilayah timur Indonesia dapat membantu mengentaskan kemiskinan energi serta menyediakan akses terhadap energi bersih, terjangkau, andal, dan aman.
Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk mendekarbonisasi sistem energi secara penuh pada tahun 2060 atau lebih awal.
Raditya Wiranegara, Manajer Riset IESR, menyebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan 47 persen energi terbarukan pada tahun 2034 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Berdasarkan kajian IESR, Pulau Timor memiliki potensi energi terbarukan sebesar 30,81 GW, dengan potensi terbesar berasal dari energi surya mencapai 20,72 GW.
Potensi tersebut cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi di Pulau Timor.
Dalam strategi jangka pendek (2025–2035), IESR merekomendasikan pembatalan proyek PLTU dan PLTG untuk menghindari transisi energi yang mahal dan intensif emisi.
Sementara dalam jangka panjang (2036–2050), pensiun dini pembangkit fosil menjadi opsi paling efisien.
Total investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan Pulau Timor dengan 100 persen energi terbarukan diperkirakan mencapai USD 1,54 miliar selama periode 2026–2050.
“Jika strategi ini dijalankan, pembatalan beberapa proyek PLTU dapat menghemat investasi pembangkit fosil sebesar USD 191 juta. Sebagai gantinya, diperlukan investasi sekitar USD 260 juta untuk membangun pembangkit energi terbarukan,” papar Raditya.
Selain Pulau Timor, Pulau Sumbawa juga berpotensi sepenuhnya dialiri energi terbarukan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyusun Peta Jalan Energi Bersih dengan target net-zero emission pada tahun 2050.
Total potensi energi terbarukan di Pulau Sumbawa mencapai 10,21 GW, dengan potensi terbesar berasal dari energi surya sebesar 8,64 GW.
Strategi jangka pendek (2025–2035) difokuskan pada penggantian proyek pembangkit berbasis fosil yang masih dalam perencanaan dengan pembangkit energi terbarukan.
Sedangkan strategi jangka panjang (2036–2050) diarahkan pada pengurangan bertahap pembangkit fosil melalui penggunaan bahan bakar hidrogen dan amonia hijau.
