Jakarta, BeritaManado.com – Pemerintah Indonesia menargetkan total penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 269 GW dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060.
Angka tersebut setara dengan penambahan sekitar 10,1 GW per tahun selama 35 tahun ke depan.
Untuk mendukung RUKN, PLN menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target penambahan kapasitas hingga 42,1 GW dari sumber energi terbarukan pada tahun 2034.
Namun, hingga Agustus 2025, kapasitas pembangkit energi terbarukan baru mencapai 15,2 GW, atau belum genap satu persen dari potensi teknis nasional yang mencapai 3,66 TW.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI), menyelenggarakan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 pada Selasa (7/10/2025).
Forum tersebut membahas berbagai hambatan, peluang, serta rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Proses pengadaan energi terbarukan oleh PLN saat ini dilakukan melalui skema Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer/IPP).
Namun, adopsi energi terbarukan masih berjalan lambat karena proses pengadaannya dinilai belum transparan dan belum memiliki lini masa yang terstruktur.
Dwi Cahya Agung Saputra, Koordinator Transisi Sistem Ketenagalistrikan IESR, menjelaskan bahwa dalam tahap perencanaan, sistem tenaga listrik perlu mempertimbangkan kemampuan sistem dalam menerima pasokan energi terbarukan serta dampaknya terhadap biaya pokok pembangkitan (BPP).
Menurutnya, beberapa proyek pembangkit berbasis fosil yang masih dalam tahap konstruksi tetap dilanjutkan dalam RUPTL terbaru, sehingga menjadi beban tambahan bagi PLN.
Selain itu, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada batu bara membuat biaya listrik dari PLTU tampak lebih murah dibandingkan energi terbarukan.
Akibatnya, PLN masih membandingkan tarif energi terbarukan dengan biaya listrik PLTU yang disubsidi, sehingga investasi energi bersih menjadi kurang menarik bagi swasta.
Pada tahap pra-lelang dan lelang, pengembang yang ingin berpartisipasi harus terdaftar dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT).
Untuk mendukung kompetisi yang sehat, proses masuk DPT perlu dibuat lebih transparan agar lebih banyak pengembang dapat berpartisipasi.
Selain itu, pengembang juga menanggung risiko sejak tahap awal karena harus membiayai studi kelayakan proyek.
“Indonesia belum memiliki kalender pengadaan proyek energi terbarukan untuk periode tertentu (multiyear). Hal ini membuat pengembang dan pasar sulit mempersiapkan diri,” jelas Dwi Cahya.
Pada tahap pascalelang, hambatan lain muncul dari keterlambatan konstruksi akibat perizinan lahan, tumpang tindih tata ruang, serta penolakan masyarakat lokal.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, IESR mendorong tiga rekomendasi utama.
Pertama, memperbaiki proses perencanaan dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan atau revisi RUPTL, termasuk melibatkan IPP dan pemerintah daerah.
Kedua, mereformasi mekanisme pengadaan dengan menerapkan jadwal pembaruan DPT yang transparan dan diawasi oleh Kementerian ESDM, menyusun kalender lelang nasional, serta membuka akses bagi pengembang baru dan startup energi bersih.
Ketiga, memperkuat peran PLN melalui pembentukan entitas khusus atau anak perusahaan yang menjadi offtaker dan pelaksana pengadaan khusus energi terbarukan.
PLN juga disarankan mendelegasikan pengadaan proyek kecil (<10 MW) kepada PLN wilayah atau pemerintah pusat melalui skema feed-in tariff nasional.
Menurut IESR, peningkatan adopsi energi terbarukan terutama di wilayah timur Indonesia dapat membantu mengentaskan kemiskinan energi serta menyediakan akses terhadap energi bersih, terjangkau, andal, dan aman.
Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk mendekarbonisasi sistem energi secara penuh pada tahun 2060 atau lebih awal.
Raditya Wiranegara, Manajer Riset IESR, menyebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan 47 persen energi terbarukan pada tahun 2034 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Berdasarkan kajian IESR, Pulau Timor memiliki potensi energi terbarukan sebesar 30,81 GW, dengan potensi terbesar berasal dari energi surya mencapai 20,72 GW.
Potensi tersebut cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi di Pulau Timor.
Dalam strategi jangka pendek (2025–2035), IESR merekomendasikan pembatalan proyek PLTU dan PLTG untuk menghindari transisi energi yang mahal dan intensif emisi.
Sementara dalam jangka panjang (2036–2050), pensiun dini pembangkit fosil menjadi opsi paling efisien.
Total investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan Pulau Timor dengan 100 persen energi terbarukan diperkirakan mencapai USD 1,54 miliar selama periode 2026–2050.
“Jika strategi ini dijalankan, pembatalan beberapa proyek PLTU dapat menghemat investasi pembangkit fosil sebesar USD 191 juta. Sebagai gantinya, diperlukan investasi sekitar USD 260 juta untuk membangun pembangkit energi terbarukan,” papar Raditya.
Selain Pulau Timor, Pulau Sumbawa juga berpotensi sepenuhnya dialiri energi terbarukan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyusun Peta Jalan Energi Bersih dengan target net-zero emission pada tahun 2050.
Total potensi energi terbarukan di Pulau Sumbawa mencapai 10,21 GW, dengan potensi terbesar berasal dari energi surya sebesar 8,64 GW.
Strategi jangka pendek (2025–2035) difokuskan pada penggantian proyek pembangkit berbasis fosil yang masih dalam perencanaan dengan pembangkit energi terbarukan.
Sedangkan strategi jangka panjang (2036–2050) diarahkan pada pengurangan bertahap pembangkit fosil melalui penggunaan bahan bakar hidrogen dan amonia hijau.
Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 merupakan gelaran kedelapan sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018.
Tahun ini, IETD berlangsung pada 6–8 Oktober 2025 dengan mengusung tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berdampak”.
(***/srisurya)
