Amurang, BeritaManado — Agenda pariwisata menjadi prioritas utama bagi pemerintah kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dibawah pimpinan Bupati Dr Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar SH.
Itu sebabnya, Dinas Pariwisata (Dispar) Minsel sedang menyusun pengusulan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dengan angka yang sangat fantastis.
Kepala Dispar Minsel Frangky Toar beberapa waktu lalu, merinci bahwa pihaknya sudah menyiapkan proposal dan rencana anggaran untuk diusulkan kepada pemerintah pusat sekira 15 miliar rupiah.
“Proyeksi anggaran sebanyak itu, untuk pengembangan destinasi pariwisata di beberapa titik. Fokusnya tak lagi hanya Teluk Amurang. Belasan titik nanti jadi tujuan DAK,” ungkap Frangky Toar.
Dirinya menyadari, usulan anggaran kepada pemerintah pusat tidak serta merta bisa disetujui langsung tanpa melalui proses verifikasi yang super ketat.
“Saat ini, sasaran bantuan anggaran dari pusat seperti DAK makin selektif. Semua kelengkapan administrasi sudah harus valid sejak permohonan anggaran dikirimkan. Seperti tanah itu sudah harus bersertifikat milik pemkab. Kalau tidak sulit kita mendapat bantuan,” kata Franky Toar.
Harapannya, dengan melakukan pembenahan yang maksimal, maka akan banyak warga yang berkunjung. Sehingga akan mendatangkan pemasukan bagi daerah.
(TamuraWatung)
Amurang, BeritaManado — Agenda pariwisata menjadi prioritas utama bagi pemerintah kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dibawah pimpinan Bupati Dr Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar SH.
Itu sebabnya, Dinas Pariwisata (Dispar) Minsel sedang menyusun pengusulan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dengan angka yang sangat fantastis.
Kepala Dispar Minsel Frangky Toar beberapa waktu lalu, merinci bahwa pihaknya sudah menyiapkan proposal dan rencana anggaran untuk diusulkan kepada pemerintah pusat sekira 15 miliar rupiah.
“Proyeksi anggaran sebanyak itu, untuk pengembangan destinasi pariwisata di beberapa titik. Fokusnya tak lagi hanya Teluk Amurang. Belasan titik nanti jadi tujuan DAK,” ungkap Frangky Toar.
Dirinya menyadari, usulan anggaran kepada pemerintah pusat tidak serta merta bisa disetujui langsung tanpa melalui proses verifikasi yang super ketat.
“Saat ini, sasaran bantuan anggaran dari pusat seperti DAK makin selektif. Semua kelengkapan administrasi sudah harus valid sejak permohonan anggaran dikirimkan. Seperti tanah itu sudah harus bersertifikat milik pemkab. Kalau tidak sulit kita mendapat bantuan,” kata Franky Toar.
Harapannya, dengan melakukan pembenahan yang maksimal, maka akan banyak warga yang berkunjung. Sehingga akan mendatangkan pemasukan bagi daerah.
(TamuraWatung)