MANADO – Desakan warga agar Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang segera melakukan reshuffle kabinet di lingkup Pemprov Sulut, akan segera terealisasi. Malah pejabat yang tidak optimal serta sering berperilaku enteng terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembankan, bakal di non jobkan.
“Rolling sementara diolah oleh Tim Baperjakat. Yang pasti, Januari tahun depan sudah akan dilakukan penyegaran pejabat. Karena sudah ada juga pejabat yang pensiun di bulan Desember ini,” singkat Sarundajang saat dikonfirmasi wartawan, belum lama ini.
Langkah gubernur inipun mendapat dukungan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. “Rolling merupakan hak prerogatif dari Gubernur Sulut. Saya rasa hal tersebut dilakukan gubernur untuk manata kembali efisiensi kinerja dari segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov,” ujar Ketua Komisi I, Jhon Dumais, Selasa (13/12).
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I lainnya, Farid Lauma. Menurutnya, langkah gubernur tersebut akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD Sulut.
“Kami sepenuhnya akan mendukung langkah kebijakan guna melakukan rolling pejabat di lingkungan pemprov, karena kami melihat kinerja percepatan pembangunan Sulut sesuai program Gubenur dan Wakil Gubernur, ternyata tak mampu diimbangi oleh beberapa pimpinan SKPD, sudah sewajarnyalah agar posisi tersebut ditempati oleh orang lain,” ujar Lauma.
Sekedar untuk diketahui, kebijakan ini berawal saat beberapa pejabat aktif sebagai pimpinan SKPD di lingkungan pemprov terlihat sempat mempermalukan Pemprov Sulut lebih khusus Wakil Gubernur Sulut, di hadapan Komisi XI DPR RI akhir pekan lalu. Pasalnya sejumlah pejabat tersebut tak mampu menjabarkan program pembangunan Sulut. (is)
