Manado – Sebagai wahana pendorong ekonomi masyarakat peran koperasi menjadi penting diawasi dan dbicarakan. Selasa (21/2/2012) saat dilakukannya hearing komisi B DPRD Kota Manado bersama dinas koperasi Kota Manado ditemukan banyak kejanggalan.
Sekretaris Dinas Koperasi Kota Manado P. Pardede, dalam hearing menuturkan pihaknya masih mengalami banyak kendala termasuk yang berkaitan dengan pembiayaan. ‘’Memang belum terlalu optimal kerja kami, anggaran untuk dinas koperasi tahun 2012 ini hanya senilai Rp 700 juta, semestinya lebih dari itu, belum lagi sikap dinas koperasi provinsi yang selalu menggambil lahan dan jatah koperasi dinas Kota Manado,’’ ketus Pardede.
Selanjutnya ditempat yang sama, sekretaris komisi B Bobby Daud menilai banyak koperasi di Kota Manado yang tidak jelas. ‘’Dari 800 koperasi kemudian mengalami pengurangan menjadi 400 lebih koperasi sesuai data yang dipaparkan dinas koperasi Kota Manado. Koperasi, ternyata banyak juga koperasi lintah darat alias koperasi yang tidak jelas,’’ tutur Ketua PAN Kota Manado ini. (Am)
apa yg disampaikan tentang koperasi saat ini adalah merupakan kegagalan dr pada Dinas Koperasi itu sendiri dan kegagalan Dewan dalam hal pengawasan.
Kenapa Koperasi hari ini berkurang………..??
Kenapa banyak Koperasi tidak jelas……… ??
Koperasi berkurang dikarenakan kurangnya perhatian dr diskop itu sendiri, dimana diskop sebg induk dr semuanya tdk berperan sebagai Pelindung tapi malah sebaliknya berperan atas keinginan dr pimpinan dan jajaran Diskop itu sendiri. maksudnya Diskop tdk pernah melakukan pembinaan yg benar” tapi acara pembinaan yg di laksanakan semata hanya utk menghabiskn dana APBD or APBN saja. lebihnya tidak..!!!
setiap fasilitas yg ada selalu hanya menjadi ajang Kolusi..ini sudah terjadi bertahun-tahun….Jeruk makan Jeruk itulah pantas dijuluki untuk mereka, dimana Diksos Kota Manado yg di sampaikan Sekret Diksos sikap dinas koperasi provinsi yang selalu menggambil lahan dan jatah koperasi dinas Kota Manado,’’ menjadi salah satu penghalang dalam hal pembiayaan.
Cek n Ricek bahwa Koperasi Kecil yg berkeinginan dalam hal pembiayaan tersebut, kadang mundur di tangah jalan, dimana selalu banyak Pungli yg diminta utk mulusnya pengurusan pembiayaan tersebut. jadi Bung Pardede jgn cmn asal melempar tanggung jawab ke diksos prov. coba introspeksi diri sendiri kalo mmg benar apa yg disampaikan, laporkan itu ke Menteri Koperasi biar di tutup sekalian dari pada hal tersebut sll menjadi ajang KKN.