Jakarta, BeritaManado.com — Upaya memperkuat koperasi desa terus menjadi perhatian serius Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu (CEP).
Legislator asal Sulawesi Utara itu mendorong agar program pendampingan bagi Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan standar yang lebih profesional melalui perekrutan serta pelatihan pendamping di setiap daerah.
Menurut CEP, keberadaan tenaga pendamping yang kompeten akan membantu koperasi desa berkembang secara menyeluruh—mulai dari pembenahan kelembagaan, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan rencana jangka panjang.
“Kalau pendampingannya profesional dan didukung digitalisasi yang terintegrasi, koperasi desa bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang sehat, mandiri, dan berkesinambungan,” tegas CEP di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Meski mendukung program dan alokasi anggaran dari Kementerian Koperasi, CEP mengungkap masih banyak kendala teknis di lapangan.
Ia mencontohkan kasus di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, di mana sebuah koperasi desa sudah mendapat persetujuan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp5 miliar.
Sayangnya, pencairan dana tersebut terhambat akibat hasil BI Checking yang turut melibatkan kepala desa sebagai pengawas koperasi.
“Kepala desa memang ditetapkan sebagai pengawas eksekutif sesuai Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2025. Masalahnya, kalau kepala desa berstatus definitif, posisinya tidak bisa diganti. Lain halnya jika masih Plt., bisa diusulkan ke bupati. Situasi ini bisa jadi bukan hanya di Minahasa Selatan, tapi juga di daerah lain. Karena itu, perlu regulasi yang lebih jelas,” ungkapnya.
Di sisi lain, CEP menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengembangan koperasi.
Ia menyoroti platform digital terintegrasi yang memungkinkan setiap transaksi dan aktivitas koperasi tercatat serta dipantau secara real time hingga ke tingkat nasional.
Dengan sistem ini, kata CEP, pengawasan akan semakin kuat, transparansi meningkat, dan koperasi desa tercatat aktif sekaligus memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
(rds)
