Jakarta, BeritaManado.com — Dalam upaya mendorong percepatan transformasi energi nasional, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), tampil aktif dan tegas menyuarakan pentingnya kerja sama strategis dalam sektor energi.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Kelompok Fraksi (Poksi) XII DPR RI yang bertema “Kerja Sama Bentuk Nyata Mempercepat Transformasi Energi Nasional”.
Dalam pernyataannya, CEP menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor tidak bisa hanya dimaknai sebagai diplomasi formal, tetapi harus menjadi peluang konkret untuk mempercepat sistem energi Indonesia menuju arah yang lebih bersih, berkelanjutan, dan mandiri.
“Kerja sama ini bukan sekadar bentuk diplomasi energi, tapi peluang nyata untuk mempercepat transformasi sistem energi nasional menuju arah yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar mantan Bupati Minahasa Selatan dua periode itu.
Mendorong Hilirisasi dan Mandiri Energi
CEP, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, memberi perhatian besar terhadap ketergantungan Indonesia pada impor energi.
Ia menyoroti potensi krisis global seperti ketegangan di Selat Hormuz yang dapat berdampak pada kestabilan harga minyak dunia.
Menurutnya, Indonesia harus segera mengambil langkah nyata melalui hilirisasi dan pembangunan kilang nasional.
Golkar melalui Komisi XII mendorong percepatan pembangunan kilang di Tuban dan Balikpapan sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Komitmen pada Energi Baru Terbarukan (EBT)
Tak hanya soal migas, CEP juga menekankan pentingnya memperluas bauran energi baru dan terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi.
Saat ini, kontribusi EBT dalam konsumsi energi nasional masih tergolong rendah, yaitu di bawah 13 persen.
Menurut CEP, bauran EBT harus menjadi prioritas dalam roadmap energi nasional untuk mendukung target penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan.
Energi dan Lingkungan: Harus Sejalan
Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, CEP juga sempat menanggapi langkah tegas pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai sinyal bahwa pemerintah sedang mengambil arah politik energi yang lebih berpihak pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.
“Kita butuh energi, tapi bukan berarti mengorbankan warisan ekologis dan hak masyarakat lokal,” tegasnya.
Sinergi Kebijakan Lintas Kementerian
