Agama dan Pendidikan

Catatan Markus Wauran: Soekarno, Soeharto, Jokowi dan Nuklir

Era Jokowi

Dalam era Kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, pembangunan PLTN, masih terus dihadapkan kepada wacana dengan pemunculan berbagai aturan yang tenggelam dalam kata-kata: melanjutkan studi, kajian, penelitian, dan seterusnya dengan berbagai skenario.

Sedangkan penilaian berbagai pihak, Indonesia sudah siap membangun PLTN.

Karena itu timbul pertanyaan:

  1. Apakah ada kelompok diluar pemerintahan yang begitu kuat menekan Jokowi?
  2. Apakah ada kelompok didalam pemerintahan yang nota bene politisi sekaligus pengusaha yang menghalangi Jokowi?
  3. Apakah ada persaiangan yang begitu kuat dari para vendor PLTN yang membuat Jokowi ragu dan bingung?
  4. Apakah ada kekhawatiran dari luar dimana ada ketakutan Indonesia akan menjadi Negara Islam yang kemudian menyalahgunakan pembangun nuklir untuk membuat senjata nuklir seperti negara lain?
  5. Apakah ada Mafia yang begitu kuat sehingga membuat Jokowi tidak berdaya?
  6. Apakah ada kekhawatiran dari pihak vendor dimana jika Indonesia telah memiliki PLTN, dikhawatirkan para tenaga ahli Indonesia akan mampu untuk merancang PLTN buatan sendiri?
  7. Atau ada factor X yang kita semua tidak ketahui?

Namun apapun alasan dan tantangannya, Jokowi masih memiliki kesempatan dan kekuatan untuk segera membangun PLTN atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

  1. Saat memberi kuliah umum di Lemhanas, Jakarta pada 28 Mei 2015, Ketua Umum DPP-PDIP Megawati Soekarnoputeri antara lain mengatakan mendorong adanya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN) di Kalimantan karena dianggap kawasan paling aman dari gempa bumi dan gunung api. Lanjut dikatakan bahwa saya mengatakan ke Presiden Jokowi untuk membangun sea wall reaktor untuk PLTN di Kalimantan guna melindungi reaktor.
  2. Jokowi mendapat dukungan penuh dari mayoritas mutlak kekuatan politik baik yang terwakili di DPR maupun MPR, disamping Megawati sebagai Bos Utama dari partai pendukung yaitu PDIP, partai kekuatan terbesar dibandingkan dengan parpol yang lain, sehingga keputusan Jokowi untuk membangun PLTN secara politik pasti didukung. Disisi lain Jokowi memiliki pendukung utama lainnya yaitu TNI dan POLRI.
  3. Sebagai pendukung TRISAKTI Bung Karno, dimana salah satu saktinya KEMANDIRIAN EKNOMI, maka untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kita memerlukan energi yang cukup besar dengan harga bersaing dengan pasokan yang kontinyu. Dengan rencana akan dihapuskannya PLTU batubara, maka peluang pembangunan PLTN terbuka luas sebagai salah satu pilar pendukung utama terwujudnya kemandirian ekonomi.

Masalah pembangunan PLTN di Indonesia adalah karena faktor politik yang sangat dominan.

Dengan melihat dukungan politik yang begitu kuat pada Presiden Jokowi, maka tidak sulit bagi Jokowi untuk secepatnya mengambil keputusan Indonesia GO PLTN sesuai amanat UU No 10 tahun 1997.

Perlu ada keberanian, tekad dan nekad demi kepentingan rakyat Indonesia untuk sejahtera.

Sebagai titisan dan pengagum Bung Karno, maka Presiden Jokowi jangan kalah dengan Soeharto yang mengukir berbagai prestasi program nuklir seperti diuraikan diatas.

Jokowi akan menandingi prestasi Soeharto apabila berhasil membangun PLTN yang sangat diimpikan oleh Bung Karno bahkan rakyat Indonesia.

Sebagai kata akhir, Presiden Jokowi perlu ingat dan laksanakan pesan Bung Karno yang mengatakan “bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial ialah suatu masyarakat yang adil dan makmur, dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern…”

Penulis:
Markus Wauran
Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI.

(***/rds)

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara