BITUNG—Camat Matuari, Michael Sondakh mengaku sangat kecewa dengan pembacaan nama-nama camat dan lurah yang telah lunas 100 persen Pajan Bumi dan Bangunan (PBB). Pasalnya, Sondakh dan sejumlah lurahnya dianggap masih menunggak, padahal pihaknya sudah melakukan pelunasan 100 persen sama sama dengan kecamatan dan kelurahan lainnya.
“Saya tidak tahu apa alasannya nama keenam lurah di Kecamatan Matuari tidak dibacakan oleh Katu DPRD dalam sidang Paripurna HUT Kota Bitung. Jelas ini ada miskomunikasi, sebab ada 6 lurah Matuari yang sudah lunas PBB namun namanya tak dibacakan,” ujar Sondakh dengan nada kecewa.
Malah Sondakh sempat beradu argument dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah. Namun sayangnya tidak direspon oleh Kadis Penda Kota Bitung, Olga Makarau.
Sementara itu, dalam sidang Paripurna Luntungan tidak menyebut 6 nama kelurahan yang berada kecamatan Matuari sebagai kelurahan yang lunas PBB. Karena dalam skenario pembacaan prestasi para lurah tersebut, Kelurahan Sagerat, Sagerat Weru 1, Sagerat Weru 2, Tendeki, Manembo-nembo Tengah.
“Ini jelas mengecewakan karena pembacaan nama lurah yang lunas PBB memang sangat mahal harganya dan semustinya itu dibaca, sebab kadang kami sendiri harus mempergunakan dana sendiri untuk menalangi pajak-pajak yang menunggak,” turut salah satu lurah yang mengaku menggunakan dana pribadi sekitar Rp4 juta untuk menalangi pajak yang belum dibayar wajib pajak.
Malah menurut Lurah Sagerat Weru 1, Denny Wantah kejadian tersebut merupakan pelecehan. Karena upaya pihaknya untuk mencapai target yang telah diberikan tidak dihargai sama sekali sebab tidak menutup kemungkinan wajib pajak menganggap dana tersebut telah tidak disetor.
Mendengar masalah tersebut, Luntungan terlihat marah dan kecewa dengan kinerja stafnya di DPRD Kota Bitung. “Ini merupakan tanggung jawab persidangan DPRD Kota Bitung, kenapa tidak dibuat perubahan sebelum saya membacakannya, setidaknya setengah jam sebelum pembacaan ini bisa dibuat perubahan, saya sangat mengerti kerja para lurah di lapangan kenapa tak diklarifikasi,” ujar Luntungan.
Ditemui usai sidang, Kepala Bagain Persidangan DPRD Kota Bitung, Billy Wilar mengaku salah karena tidak melakukan refisi scenario sidang. Namun menurut Wilar, awalnya pihaknya hanya mendapatkan surat dari Bapeda kalau hanya 5 Kecamatan yang lunas Pajak.
“Tapi kemudian masuk 2 kecamatan dengan tambahan 6 kelurahan di kecamatan Matuari yang lunas pajak. Namun pihaknya tidak memasukan nama-nama kelurahan di Matuari tersebut dalam scenario paripurna,” kata Wilat seraya memohon maaf.(en)
