d. Sustainable Finance. Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan).
e. Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance; Open banking untuk produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
f. International Taxation: Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting.
Dody mengungkapkan, keenam agenda prioritas yang diusung oleh jalur keuangan tersebut mungkin sebagian diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang tengah menjadi fokus kebijakan pembangunan pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara.
Misalnya terkait penanganan scarring effect pada beberapa industri utama dan UMKM di daerah.
“Kemudian akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi pemda dan kemudahan alat pembayaran bagi masyarakat, dan seterusnya,” kata Dody.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Nurul Ichwan, SE MM, Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, Pj. Sekdaprov Sulut Dr. Praseno Hadi SE., MM, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut Arbonas Hutabarat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Franky Manumpil dan para undangan lainnya.
(srisurya)
