Manado, BeritaManado.com — Program Capacity Building diketahui bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan isu-isu strategis G-20 serta membangun persepsi positif dan antusiasme untuk mendukung kesuksesan Presidensi Indonesia di tahun 2022.
Program ini dilaksanakan di 8 kota di seluruh Indonesia, antara lain Medan, Makassar, Semarang, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, dan Mataram.
Untuk Manado, pelaksanaan kegiatan Capacity Building G20 disinergikan bersama penyelenggaraan North Sulawesi Investment Forum (NSIF) dan Road to Pleno ISEI 2022, pada Senin (15/8/2022) di ballroom GKIC.
Kegiatan ini pun dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan animo dan awareness publik yang lebih luas terhadap isu yang diangkat.
Deputi Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan, Bank Indonesia juga melihat kegiatan ini memiliki urgensi dalam rangka berbagi informasi dan menyelaraskan pandangan mengenai inisiatif-inisiatif yang telah dan akan dilakukan oleh para pemangku kebijakan.
“Termasuk Bank Indonesia, dalam mendukung implementasi agenda-agenda Presidensi G20 yang memiliki relevansi erat dengan strategi pembangunan ekonomi setempat,” ujar Dody Budi Waluyo saat membawakan sambutannya.
Diketahui, tema Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah “Recover Together, Recover Stronger”.
Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Dody mengungkapkan, pemerintah dalam hal ini telah mengidentifikasi 3 agenda utama dalam rangka mewujudkan G20 concrete collaboration tersebut, yakni:
1) Global Healh Architecture, mencakup upaya mengatasi pandemi dan meningkatkan resiliensi terhadap potensi health issues ke depannya.
2) Digital transformation, mencakup pemanfaatkan ekonomi digital untuk mendorong inklusivitas, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan pemuda.
3) Energy transition atau transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, mencakup berbagai area dalam mewujudkan sustainable development goals terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan.
“Indonesia sedang menuju pada masa transisi 2060. Negara-negara lain sedang memperpanjang pencapaian masa transisi karena behubungan dengan ekonomi negara. Hal ini menjadi tepat jika dibahas di provinsi Sulut karena Sulut sudah memiliki beberapa sumber energy terbarukan, menggantikan energy fosil, tinggal dilihat apakah hasilnya dapat memberikan harga yang wajar kepada masyarakat,” kata Dody.
Ketiga area utama tersebut lantas diturunkan menjadi pilar-pilar strategis dan nilai inti dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu (1) Memperkuat lingkungan kemitraan (2) Mendorong produktivitas (3) Meningkatkan ketahanan dan stabilitas (4) Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif (5) Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.
Berdasarkan tema dan pilar tersebut, Indonesia mengusung 6 Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran ouput yang akan dihasilkan, antara lain mencakup:
a. Exit Strategy to Support Recovery. Membahas bagaimana G20 melindungi negara negara yang masih menuju pemulihan ekonomi dari efek limpahan exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya.
b. Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth. Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjan, sektor RT, korporasi, dan keuangan.
c. Payment System in Digital Era. Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).
d. Sustainable Finance. Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan).
e. Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance; Open banking untuk produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
f. International Taxation: Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting.
Dody mengungkapkan, keenam agenda prioritas yang diusung oleh jalur keuangan tersebut mungkin sebagian diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang tengah menjadi fokus kebijakan pembangunan pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara.
Misalnya terkait penanganan scarring effect pada beberapa industri utama dan UMKM di daerah.
“Kemudian akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi pemda dan kemudahan alat pembayaran bagi masyarakat, dan seterusnya,” kata Dody.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Nurul Ichwan, SE MM, Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, Pj. Sekdaprov Sulut Dr. Praseno Hadi SE., MM, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut Arbonas Hutabarat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Franky Manumpil dan para undangan lainnya.
(srisurya)
