Dengan perbaikan tata kelola fiskal, APBD diharapkan bergeser dari consumption-driven ke investment-driven budget (Kaufmann et al., 2010).
Jika reformasi pajak daerah berjalan konsisten, kemandirian fiskal Sulut akan tumbuh, memberi ruang pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Tata Kelola, Anti-Korupsi, dan Meritokrasi
Penguatan tata kelola adalah fondasi.
Perbaikan skor MCP KPK dan SPI, serta reformasi birokrasi berbasis kinerja, terus didorong.
Pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik dan transparansi anggaran memperkuat integritas sebagai modal sosial pembangunan (Emerson et al., 2012).
Infrastruktur dan Daya Saing Regional
Proyek infrastruktur strategis bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan instrumen integrasi ekonomi regional.
Konektivitas Sulut diarahkan ke level internasional, menjadikannya simpul strategis ASEAN–Pasifik (Florini & Pauli, 2018).
Ketahanan Pangan, Energi, dan Iklim
Perubahan iklim menuntut strategi ketahanan pangan, cadangan air baku, serta bauran energi terbarukan.
Pemanfaatan panas bumi dan energi surya, disertai carbon trade dan Climate Action Plan, akan menjadikan Sulut pionir provinsi hijau di kawasan timur (Setyowati, 2020).
Kesimpulan: Optimisme Kolektif
RPJMD 2025–2029 Sulut adalah roadmap transformatif.
Data menunjukkan tren positif: kemiskinan menurun, PAD meningkat, infrastruktur bergerak, dan tata kelola semakin diperkuat.
Dengan pendekatan multidimensi terhadap kemiskinan (Chougule, 2023), jaring pengaman sosial ala Asia Timur (Wang et al., 2024), strategi inclusive growth (Ravallion, 2016), serta proteksi terhadap klientelisme (Bardhan, 2022), Sulut memiliki modal besar.
Kini tinggal komitmen, disiplin eksekusi, dan konsistensi politik.
Bila hal ini terjaga, optimisme bahwa Sulut 2025–2029 di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE akan menjadi kisah sukses pembangunan yang menginspirasi Indonesia Timur adalah keniscayaan.
Pemerintah Provinsi Sulut hadir sebagai simpul distribusi solusi — bukan hanya bagi daerah, tetapi juga untuk Indonesia dan Pasifik.
Penulis: Fiko Onga — Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Politik dan Kebijakan / Tim Ahli Penyusun RPJMD Provinsi Sulut 2025–2029.
(rds)
