Sulut 2025–2029 melaju optimistis: kemiskinan turun ke 6,71%, stunting menurun, PAD naik Rp1,52 triliun, ekonomi tumbuh 5,64%.
Delapan misi besar dan 17 program unggulan diarahkan pada pertumbuhan inklusif, SDM unggul, agro-maritim, ekonomi hijau, dan konektivitas Pasifik.
Infrastruktur strategis seperti Bitung–Lembeh Bridge, ART, hingga logistic hub memperkuat daya saing regional.
Strategi fiskal cerdas, tata kelola antikorupsi, serta proteksi sosial multidimensi menjadi penopang kemandirian dan keberlanjutan.
Dengan disiplin eksekusi, kerja lintas sektor, dan perlindungan dari praktik klientelisme, RPJMD diyakini mampu mengunci keberhasilan.
Ringkasan ini menegaskan: data, strategi, dan komitmen kolektif adalah fondasi transformatif.
Sulut tidak sekadar bertahan, melainkan siap tampil sebagai laboratorium kebijakan sekaligus hub Pasifik yang menyejahterakan rakyatnya.
Kini saatnya optimisme dikawal langkah konkret yang konsisten.
Momentum Baru Sulawesi Utara
Sulawesi Utara memasuki periode strategis 2025–2029 dengan posisi unik sebagai gerbang Indonesia ke Pasifik.
Dengan 382 pulau, garis pantai panjang, dan keragaman hayati laut, Sulut bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga peluang besar untuk menghubungkan ekonomi lokal dengan arus perdagangan internasional.
Data rancangan RPJMD memperlihatkan fondasi pembangunan cukup kuat: pertumbuhan ekonomi 5,64% pada Triwulan II 2025 (lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12%), tingkat kemiskinan turun ke 6,71%, dan kemiskinan ekstrem hanya 0,56% (BPS Sulut, 2024).
Capaian ini menjadi sinyal bahwa transformasi struktural tengah berlangsung dan layak dipercepat.
Periode lima tahun mendatang bukan sekadar kelanjutan, melainkan momentum mengunci arah pembangunan menuju Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Optimisme ini lahir dari pembelajaran masa lalu serta strategi yang kini lebih sistematis.
Misi Besar: Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan
RPJMD 2025–2029 menetapkan delapan misi utama dengan 17 program unggulan: dari pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas SDM, transformasi ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dokumen ini diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan SDGs 2030, memastikan harmonisasi pusat-daerah sebagai prasyarat keberhasilan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).
Strategi besar menggabungkan pendekatan protektif (perlindungan sosial), produktif (peningkatan keterampilan dan akses kerja), serta futuristik (ekonomi hijau, digitalisasi, energi terbarukan).
Kombinasi ini mencerminkan pelajaran dari Asia Timur: jaring pengaman sosial hanya efektif bila seimbang antara cakupan, kemurahan, dan insentif kerja (Wang et al., 2024).
