Gubernur Yulius Selvanus meresmikan Gedung Baru Markas Komando Zona Tengah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada Kamis, 23 April 2026, dipusatkan di Gedung Utama “John Lie” sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan negara di wilayah perairan tengah Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa posisi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menuntut kesiapsiagaan tertinggi tanpa kompromi.
“Keamanan laut adalah tanggung jawab kolektif. Kehadiran fasilitas modern ini merupakan urat nadi untuk menjaga stabilitas keamanan maritim kita,” ujarnya.
Peresmian ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Sulawesi Utara siap dan mampu menjaga pintu gerbang Pasifik Indonesia.
4. Jamu Diplomat 13 Negara, Sulut Jadi Panggung Diplomasi Kelautan Bertaraf Internasional
Di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara menjadi tuan rumah dunia.
Gubernur Yulius Selvanus menghadiri jamuan makan malam bersama delegasi diplomatik dari 13 negara, perwakilan badan PBB, serta organisasi non-pemerintah internasional dalam agenda “Diplomatic Visit on Strengthening Cooperation on Blue Economy” yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Kamis 23 April 2026, sebuah momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi global dalam konservasi laut dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
Kepada para delegasi, Gubernur Yulius membentangkan angka yang berbicara sendiri: pertumbuhan ekonomi Sulut pada tahun 2025 mencapai 5,66 persen dengan nilai investasi sebesar Rp10,2 triliun, di sebuah provinsi yang wilayah lautnya mendominasi hingga sekitar 73 persen.
Provinsi yang sebagian besarnya adalah samudra, dipimpin seorang gubernur yang memahami laut sebagai sumber kehidupan sekaligus tanggung jawab peradaban.
Itulah pesan yang dibawa Yulius Selvanus ke forum internasional itu dan dunia tampaknya mendengar.
5. MoU dengan BP2MI Diteken, Yulius Selvanus Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Sulut
Ribuan warga Sulawesi Utara bekerja jauh dari kampung halaman dan April 2026 menjadi bulan di mana pemerintah menjangkau mereka secara nyata.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bersama BP2MI pada Jumat, 24 April 2026, dilakukan langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Muktharudin.
Langkah ini bertujuan menghadirkan tata kelola perlindungan PMI yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Menteri Muktharudin menegaskan bahwa setiap tenaga kerja yang berangkat harus telah melalui prosedur legal dan memiliki bekal keahlian yang mumpuni agar mampu bersaing di negara penempatan, sebuah komitmen yang kini diperkuat dengan dukungan kelembagaan langsung dari pemerintah provinsi.
Bagi para pekerja migran asal Sulut, perjanjian ini adalah jaminan nyata: pemerintah daerah hadir melindungi mereka, meski dari jarak ribuan kilometer.
6. LKPJ 2025 Diterima, Yulius Selvanus Tegaskan Empat Pilar Pembangunan di Depan DPRD
Tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya soal meraih penghargaan. Ia juga soal berdiri di hadapan dewan perwakilan rakyat dan mempertanggungjawabkan setiap langkah.
Gubernur Yulius Selvanus menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2025, Kamis 23 April 2026, sekaligus menandai pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Merespons catatan strategis dewan, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Pemprov Sulut akan memprioritaskan empat pilar utama pembangunan ke depan, dengan penguatan pelayanan dasar sebagai prioritas pertama.
Ia memberikan apresiasi tinggi kepada Panitia Khusus LKPJ atas kerja teliti mereka, sebuah sikap pemimpin yang menyambut pengawasan sebagai bagian dari proses membangun, bukan ancaman.
