MANADO – Meski pembahasan RAPBD 2012 di setiap Komisi dengan mitra kerja berlangsung singkat, namun DPRD Sulut menjamin bahwa setiap sen dalam APBD 2012 nanti akan bermanfaat untuk masyarakat atau pro publik.
Hal ini ditegaskan ketua DPRD Sulut, Meiva Lintang STh kepada wartawan. Dirinya mengaku kritikan dan sorotan publik lewat media terkait pembahasan akan menjadi cambuk bagi pihaknya dalam menyetujui anggaran yang diusulkan pihak eksekutif.
“Setiap sen yang ada dalam APBD adalah pro publik. Yang pasti, untuk kepentingan rakyat Sulut. Anggaran yang pro publik adalah anggaran yang mengedepankan kepentingan rakyat untuk menapaki four track strategis yakni pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment,” ujar Meiva, siang tadi.
Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi I bidang pemerintahan dan hukum, Lexi Solang. Dirinya menegaskan dalam pembahasan RAPBD melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD mitra kerja dewan mengutamakan penghematan anggaran apalagi kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat.
“Kami banyak melakukan pengurangan anggaran dalam pembahasan dengan SKPD-SKPD. Semangat penghematan ini kami mulai dari DPRD sendiri. Buktinya, anggaran untuk sekretariat DPRD dikurangi Rp 8 miliar lebih. Kemudian untuk dana Sekretariat Daerah Provinsi, dikurangi Rp 11 miliar,” ungkap Solang.
Ia juga mengakui, banyaknya kritikan publik ke lembaga dewan terkait pembahasan RAPBD sangat penting dan bermafaat untuk lebih jeli melihat berbagai kepentingan rakyat. (is)
MANADO – Meski pembahasan RAPBD 2012 di setiap Komisi dengan mitra kerja berlangsung singkat, namun DPRD Sulut menjamin bahwa setiap sen dalam APBD 2012 nanti akan bermanfaat untuk masyarakat atau pro publik.
Hal ini ditegaskan ketua DPRD Sulut, Meiva Lintang STh kepada wartawan. Dirinya mengaku kritikan dan sorotan publik lewat media terkait pembahasan akan menjadi cambuk bagi pihaknya dalam menyetujui anggaran yang diusulkan pihak eksekutif.
“Setiap sen yang ada dalam APBD adalah pro publik. Yang pasti, untuk kepentingan rakyat Sulut. Anggaran yang pro publik adalah anggaran yang mengedepankan kepentingan rakyat untuk menapaki four track strategis yakni pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment,” ujar Meiva, siang tadi.
Hal yang sama diungkapkan anggota Komisi I bidang pemerintahan dan hukum, Lexi Solang. Dirinya menegaskan dalam pembahasan RAPBD melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD mitra kerja dewan mengutamakan penghematan anggaran apalagi kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat.
“Kami banyak melakukan pengurangan anggaran dalam pembahasan dengan SKPD-SKPD. Semangat penghematan ini kami mulai dari DPRD sendiri. Buktinya, anggaran untuk sekretariat DPRD dikurangi Rp 8 miliar lebih. Kemudian untuk dana Sekretariat Daerah Provinsi, dikurangi Rp 11 miliar,” ungkap Solang.
Ia juga mengakui, banyaknya kritikan publik ke lembaga dewan terkait pembahasan RAPBD sangat penting dan bermafaat untuk lebih jeli melihat berbagai kepentingan rakyat. (is)