Bitung, BeritaManado.com – Anggota DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran mengaku kaget mengetahui Kota Bitung tidak masuk sebagai daerah penerima bantuan koperasi dan UMKM.
Hal itu diketahui Ramlan ketika dirinya bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bitung melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi dan UMKM beberapa waktu lalu.
Kedatangan Ramlan diterima Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Bastian, Sekretaris Deputi, Devy dan Kepala Lembaga LPDB, Sarifudin.
“Dari data Kementerian, Kota Bitung terakhir menerima bantuan tahun 2019 sebesar Rp 550 juta untuk dua koperasi. Setelah itu tidak pernah ada lagi bantuan,” kata Ramlan, Selasa (16/11/2021).
Akibatnya, kata Ramlan, pihak Kementerian Koperasi dan UMKM menanggap Kota Bitung adalah daerah yang makmur serta tidak membutuhkan bantuan seperti daerah lain.
Padahal kata dia, untuk tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UMKM menyiapkan dana sebesar Rp 6.7 triliun dan hanya Rp 8.7 miliar untuk Sulut tapi Kota Bitung tidak masuk.
“Jadi dua tahun Kota Bitung tidak pernah mengajukan proposal bantuan, makanya Kementerian menganggap Kota Bitung adalah daerah yang makmur dan tidak butuh bantuan,” katanya.
Mendapat penjelasan itu, Ramlan kemudian menyampaikan data jumlah Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Bitung sesuai data yang diberikan dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Bitung.
Bahkan, kader Partai NasDem ini mengaku sempat bermohon agar stigma soal Kota Bitung tak butuh bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM dihilangkan dengan harapan tahun 2021 bisa kembali mendapat bantuan.
“Hasilnya, pihak Kementerian Koperasi dan UMKM bakal berkunjung ke Kota Bitung dalam waktu dekat untuk mendata serta melakukan pendampingan ke Koperasi dan UMKM dengan harapan tahun 2022 bisa mendapat bantuan,” katanya.
Hadir juga dalam kunjungan kerja itu sejumlah anggota DPRD dan staf, diantaranya Maikel Walewangko.
(abinenobm)