Bitung – Sosialisasi alih fungsi hutan konservasi Tangkoko menjadi hutan lindung yang digelar Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pemkot Bitung, Senin (23/5/2016) rupanya juga mendapat protes anggota DPRD.
Menurut salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Djon Cornelius Hamber, ide pengalifungsian hutan Tangkoko oleh Pemkot harus dipikirkan dan dikaji matang-matang karena menyangkut masalah lingkungan.
“Belum apa-apa ide ini sudah didemo dan terus terang jika masyarakat berteriak melakukan penolakan, tentu kami juga akan ikut berteriak menyatakan penolakan,” kata Djon dalam acara sosialisasi itu.
Menurutnya, Pemkot harus mendengar dan mengutamakan keinginan masyarakat karena sudah ada beberapa kasus yang mengakibatkan masyarakat masuk penjara hanya karena hutan Tangkoko.
“Jika ide ini tetap dilaksanakan tanpa ada pembicaraan dengan masyarakat maka saya yakin bakal menimbulkan masalah besar karena masyarakat menilai ada ketidakadilan,” katanya.
Untuk itu ia meminta agar Pemkot kembali mengkaji usulan perubahan alih fungsi hutan Tangkoko dengan matang serta mengajak masyarakat sekitar hutan untuk duduk bersama mencari solusinya.
“Harus diingat, hutan Tangkoko satu-satunya aset yang kita miliki dan membawa berkah melimpah untuk masyarakat,” katanya.(abinenobm)
Bitung – Sosialisasi alih fungsi hutan konservasi Tangkoko menjadi hutan lindung yang digelar Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pemkot Bitung, Senin (23/5/2016) rupanya juga mendapat protes anggota DPRD.
Menurut salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Djon Cornelius Hamber, ide pengalifungsian hutan Tangkoko oleh Pemkot harus dipikirkan dan dikaji matang-matang karena menyangkut masalah lingkungan.
“Belum apa-apa ide ini sudah didemo dan terus terang jika masyarakat berteriak melakukan penolakan, tentu kami juga akan ikut berteriak menyatakan penolakan,” kata Djon dalam acara sosialisasi itu.
Menurutnya, Pemkot harus mendengar dan mengutamakan keinginan masyarakat karena sudah ada beberapa kasus yang mengakibatkan masyarakat masuk penjara hanya karena hutan Tangkoko.
“Jika ide ini tetap dilaksanakan tanpa ada pembicaraan dengan masyarakat maka saya yakin bakal menimbulkan masalah besar karena masyarakat menilai ada ketidakadilan,” katanya.
Untuk itu ia meminta agar Pemkot kembali mengkaji usulan perubahan alih fungsi hutan Tangkoko dengan matang serta mengajak masyarakat sekitar hutan untuk duduk bersama mencari solusinya.
“Harus diingat, hutan Tangkoko satu-satunya aset yang kita miliki dan membawa berkah melimpah untuk masyarakat,” katanya.(abinenobm)