Minahasa, BeritaManado.com — Banyak daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, telah memasukkan berbagai kearifan lokal, termasuk sejarah kebangsaan yang terjadi di daerahnya sebagai mata pelajaran muatan lokal di berbagai jenjang pendidikan.
Itu sebabnya, Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) mengingatkan, seyogianya Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946 pun masuk kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Betapa tidak, Sulut telah berkontribusi sangat signifikan terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno, pada 17 Agustus 1945.
“Enam bulan sesudah proklamasi, Sulut adalah daerah pertama di luar Jawa, atau ketiga secara nasional (sebelumnya ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Red), yang dengan tegas melepaskan diri dari cengkeraman kolonial Belanda, sekaligus sepakat mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, yaitu melalui Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946,” ungkap Ketua Umum (Ketum) DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP), Jeffrey Rawis.
Ia mengemukakan itu pada konsolidasi DPD GPPMP Sulut, di ‘Kobong Tu’ur Wowis’, Leilem 2, Minahasa, Jumat (17/5/19) lalu.
Karenanya, demikian Jeffrey, Sulut punya andil besar dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Sebab, Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946, adalah momentum penting yang mengubah persepsi internasional, bahwa Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta hanyalah gerakan para ekstremis dan kaum separatis di Tanah Jawa. Dari peristiwa kudeta militer di Manado ini, akhirnya memaksa Belanda menyerahkan kekuasaan pada 29 Desember 1949, setelah sebelumnya banyak negara di forum PBB mengakui kedaulatan kita,” tandasnya.
Semua ini, demikian Jeffrey, harus terus diingat dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. “Bung Karno bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karenanya, mari kita galang tekad mengimplementasikan semua inu melalyi wujud-wujud konkret berdaya tahan lama, seperti pendirian Institut Teknologi 14 Februari 1946 (ITF), sebagaimana para arek Suroboyo mengabadikan spirit perjuangan dan kepahlawanan 10 November 1945 dengan mendirikan Institut Teknologi Sepuluh November 1945 (ITS),” katanya.
Implementasi Rakernas
Dalam konsolidasi yang dibuka oleh Pjs Ketua DPD GPPMP Sulut, Ferry Rende, Ketum DPP GPPMP memaparkan ‘pointers’ tentang “Implementasi Rakernas GPPMP, Jiwa-Semangat-Nilai (JSN) GPPMP dan Program Aksi (PA)” di depan jajaran DPD GPPMP Sulut.
Pertama, menyangkut implementasi lima dari tujuh hasil utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GPPMP di Bitung, Sulawesi Utara, Februari 2019. Yakni terdiri atas, ke-1, Pendirian Institut Teknologi 14 Februari 1946 (ITF), dimana sudah ada pembicaraan awal tentang lokasi kampus dengan Walikota Bitung, Tokoh Merah Putih Ventje Rumangkang selaku Pinisepuh GPPMP dan Pengusaha Audy Lieke yang juga Wakil Bendahara “Sam Ratulangi Institute” (SRIn).
Selanjutnya ke-2, Pembangunan Monumen Merah Putih dan Diorama Peristiwa Heroik Perjuangan 14 Februari 1946, dimana sudah ada lokasi yang dijanjikan Walikota dan Wakil Walikota Manado, sementara Rektor Unsrat, Prof Dr Ir Ellen Kumaat yang juga Wanhat GPPMP, sudah menyiapkan tim desainnya.
“Ini nantinya bisa dikembangkan menjadi lokasi Wisata Sejarah, sekaligus obyek studi,” ujar Jeffrey.
Lalu ke-3, Memperjuangkan Sejarah Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946 masuk kurikulum sebagai muatan lokal untuk dijadikan materi pelajaran di SD, SMP hingga SMA di Sulut. Dalam hal ini perlu melobi DPRD Sulut, Gubernur Sulut, Dinas Pendidikan, agar bisa di-Perda-kan.
“Yang satu ini sangat wajar, agar orang tidak lagi lebih mengenai 14 Februari sebagai “Hari Kasih Sayang” atau ‘Valentine Day’, tetapi “Hari Merah Putih”, “Hari Sulawesi Utara” seperti kata Bung Karno,” tegas Jeffrey.
Berikut, ke-4, memperjuangkan 14 Februari 1946 sebagai Hari Sulawesi Utara mengacu pada Maklumat Bung Karno tahun 1964 (yang nantinya setiap tahun ditandai Apel, Ziarah & Pemasangan Bendera Merah Putih). Dan ini, menurut Jeffrey, lagi-lagi perlu melobi DPRD Sulut, Gubernur Sulut, Dinas Pendidikan, dan pihak lain yang berkompeten agar bisa di-Perda-kan.
Kemudian, ke-5, Produksi Film “Berkibarlah Benderaku”, yang telah mendapat restu Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, selaku Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) DPD GPPMP Sulut melalui Stafsus Gubernur, Josef Osdar, Wakil Ketua Dewan Pembina (Wanbin DPP GPPMP).
“Terkait hal ini, perlu sekali lagi melakukan auduensi dengan Gubernur Sulut, para Bupati dsn Walikota yang ‘care’ untuk meng-APBD-kan anggaran produksi film perjuangan ini, sebagaimana sudah dilakukan pada era Pnj Gubernur Sulut, pak Soni Sumarsono,” demikian Jeffrey.
Khusus pendirian ITF, DPP GPPMP telah menindaklanjutinya dengan menunjuk DPD GPPMP Sulut dan DPD GPPMP Jabar sebagai mitra di lapangan, yakni Dr Rudy Alouw, MPsy, Ketua Wanbin DPD GPPMP Jabar sebagai Ketua Tim, bersama tiga Wakil Ketua, yakni Dr Ir W Donald R Pokatong, MSc, salah satu Ketua DPP GPPMP, Dr Eleonora Moniung, SH, MH, Ketua Wanhat DPD GPPMP Jabar, dan Dr Elisa FA Regar/Wanhat DPD GPPMP Sulut). Sekretaris 1, Brian H Taruh, Ketua DPD GPPMP Jabar, Sekretaris 2, Ferry Rende, Pjs Ketua DPD GPPMP Sulut, Anggota Eksekutif masing-masing Prof Dr W Lintu’uran, Wanbin DPP GPPMP, Dr Yopie Bujung, Wakil Ketua Wanhat DPD GPPMP Jabar, Dr Tony Macpal, MSc Wakil Ketua Wanbin DPD GPPMP Jabar, Ir Rio Sumual, MSc, Wanhat DPD GPPMP Sulut, dan Dr Danny Sondakh, Wakil Ketua DPD GPPMP Sulut. “Nantinya, mereka didukung sebuah Tim Kerja yang mengkolaborasikan personel DPP GPPMP, DPD GPPMP Jabar, juga DPD GPPMP Sulut, serta Tim “Sam Ratulangi Institute” (SRIn),” ungkapnya.
