Manado – Lagi Rektor Unsrat di PTUN Dosen dan Profesor, kali ini Rektor Unsrat di PTUN terkait hasil Penjaringan, Penyaringan Calon Rektor dan Keanggotaan Senat Unsrat yang dinilai Cacat Hukum, improsedural dan inkonstitusional.
Senin, 26/03 sejumlah Profesor/Dosen Unsrat kembali akan menggugat Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH, MH selaku Rektor Univesitas Sam Ratulangi terkait hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor Unsrat yang dinilai cacat hukum, para dosen ini juga akan menggugat keabsahan Keanggotaan Senat Unsrat yang diduga sarat rekayasa, manipulasi dan mengabaikan hukum sehingga semua hasil keputusan anggota senat Unsrat ini sangat menguntungan incumbent.
Pengamat Hukum dan Pemerhati Pendidikan Flora Kalalo mengatakan terkait Penjaringan dan Penyaringan calon Rektor Unsrat gugatan terhadap Rektor harus dilakukan karena apa yang dilakukan oleh Rektor dan Senat Unsrat improsedural dan inkonstitusional. Sejak proses penjaringan, penyaringan sampai hasil akhirnya ada beberapa peraturan dan ketentuan tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan tersebut, yaitu:
“1)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi; 2)Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; dan 3)Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi No. 001/Senat-Unsrat/2012 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Senat Universitas Sam Ratulangi.;,” kata Flora.
Faktanya semua peraturan ini saling bertentangan dan tumpang tindih.
Peraturan dan Ketentuan inilah yang akan menjadi acuan pokok untuk materi utama gugatan yaitu SK Rektor Unsrat Nomor 989/UN12/HK/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Unsrat yang sarat kolusi, nepotisme dan rekayasa, telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi, menginjak-injak hak asasi manusia dan terbukti merugikan secara materil dan imateril. Semua fakta ini akan menjadi bukti terpenuhinya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Flora menambahkan terkait dengan gugatan para Dosen ke PTUN ini, Jaksa sebagai Pengacara Negara berdasarkan MOU Rektor dengan Kejaksaan Tinggi bakal kembali di tunjuk mewakili Rektor sebagai tergugat, “tentunya Jaksa harus ekstra kerja keras untuk menghadapi para Profesor dosen-dosen Unsrat selaku penggugat mengingat perkara lainnya sampai saat ini masih berproses di PTUN dimana Jaksa mewakili Rektor sebagai tergugat juga digugat dosen-dosen terkait pemberian hukuman disiplin oleh rektor,” tutupnya.(gn)
