Manado – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof dr Ali Gufron mengaku salut dengan indkes pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Utara (Sulut) yang menembus angka 22. Indikasi tingginya prospek kesejahteraan di daerah ini.
“Selamat ya, karena IPM daerah ini di 22, artinya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan akses ksejahteraan,” ujar Ali saat membuka pertemuan koordinasi nasional bertajuk “Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas di DPTK dan DBK Dalam Rangka Pencapaian MDGs Melalui Implementasi BPJS Kesehatan 2014” di Hotel Arya Duta Manado, Kamis (26/9) pagi.
IPM kata dia ditentukan oleh 3 indikator, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan atau perekonomian dan tingkat kesehatan.
Kegiatan ini dilaksanakan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat RI dan difasilitasi Biro Kesra Pemprov Sulut yang dipimpin dr Bahagia Mokoagouw sebagai pelaksana lokal. Seluruh direktur rumah sakit di Sulut dan pejabat berwenang lainnya turut hadir di temu tersebut. Hadir pula perwakilan stakeholders kesehatan dari Kalimantan.
Membawa materi kesejahteraan masyarakat, Wamen Ali Gufron menyebut adanya kesepakatan serempak yang digagas sejumlah negara di dunia–termasuk Indonesia— untuk mendorong jaminan kesehatan masyarakat. Kesepakatan itu membuahkan resolusi PBB tentang Universal Coverage.
“Pemerintah juga menciptakan road map supaya paling lambat 2019 semua masyarakat Indonesia punya jaminan kesejahteraan, setidaknya di sektor kesehatan,” cetusnya. (Ady Putong)
Manado – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof dr Ali Gufron mengaku salut dengan indkes pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Utara (Sulut) yang menembus angka 22. Indikasi tingginya prospek kesejahteraan di daerah ini.
“Selamat ya, karena IPM daerah ini di 22, artinya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan akses ksejahteraan,” ujar Ali saat membuka pertemuan koordinasi nasional bertajuk “Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas di DPTK dan DBK Dalam Rangka Pencapaian MDGs Melalui Implementasi BPJS Kesehatan 2014” di Hotel Arya Duta Manado, Kamis (26/9) pagi.
IPM kata dia ditentukan oleh 3 indikator, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan atau perekonomian dan tingkat kesehatan.
Kegiatan ini dilaksanakan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat RI dan difasilitasi Biro Kesra Pemprov Sulut yang dipimpin dr Bahagia Mokoagouw sebagai pelaksana lokal. Seluruh direktur rumah sakit di Sulut dan pejabat berwenang lainnya turut hadir di temu tersebut. Hadir pula perwakilan stakeholders kesehatan dari Kalimantan.
Membawa materi kesejahteraan masyarakat, Wamen Ali Gufron menyebut adanya kesepakatan serempak yang digagas sejumlah negara di dunia–termasuk Indonesia— untuk mendorong jaminan kesehatan masyarakat. Kesepakatan itu membuahkan resolusi PBB tentang Universal Coverage.
“Pemerintah juga menciptakan road map supaya paling lambat 2019 semua masyarakat Indonesia punya jaminan kesejahteraan, setidaknya di sektor kesehatan,” cetusnya. (Ady Putong)