Rencana penyuntikan vaksin perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi.
Dengan program menyiarkan secara langsung dan positif proses vaksinasi pertama di Indonesia, dilakukan pada tiga kelompok, yaitu:
- Pejabat Publik Pusat dan Daerah (Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda, Pangdam, Kapolda, dan Direktur Utama RSUD Rujukan Covid-19)
- Pengurus Asosiasi Profesi Tenaga Kesehatan dan “Key Leader” Kesehatan Daerah
- Tokoh Agama Daerah (Perwakilan Nahdatul Ulama, Perwakilan Muhammadiyah, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu)
“Jadi penyuntikan perdana akan dilakukan di Jakarta, Bapak Presiden, tanggal 13 Januari, hari Rabu depan. Ini kami harapkan segera diikuti penyuntikan di provinsi hari Kamis dan paling lambat hari Jumat,” ucap Menkes Budi.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian l mengharapkan dukungan dari seluruh kepala daerah untuk menyiapkan segala sesuatunya dan dapat hadir dalam penyuntikan tanggal 14-15 Januari tersebut agar semua dapat berjalan dengan lancar.
“Suntikan ini adalah seremonial, simbolis untuk memberi keyakinan kepada publik bahwa penyuntikan ini sudah dimulai kesiapannya dan aman sehingga resistensi dari masyarakat menjadi rendah atau bisa mengikuti,” tambah Mendagri Tito.
Mendagri Tito juga mengimbau kepada para kepala daerah untuk mewaspadai agar tidak terjadi kekacauan pada saat pemberian vaksin.
Sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemberian vaksin tersebut.
TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
Selanjutnya Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memaparkan tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Tahun 2021.
“Vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin juga terluput dari Covid, sementara pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sedang berjuang untuk memperbanyak vaksin dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun kita lihat jumlah penduduk kita 269-270 juta orang tidak mungkin divaksin dalam waktu yang bersamaan, butuh waktu,” ungkap Doni.
Oleh karenanya, Doni mengingatkan untuk tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan.
Guna menjamin penegakkan disiplin protokol kesehatan, Doni mengimbau untuk kembali mengaktifkan Posko Terpadu Penanganan Covid-19 sampai pada tingkat RT/RW dalam rangka perubahan perilaku.
“Apabila ini bisa kita lakukan maka kami yakin kita bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin. Dan tentunya apabila disiplin semakin baik maka kita yakin kasus aktif akan berkurang dan tentu resiko kematian pun akan bisa berkurang dan kita juga bisa menyelamatkan para dokter yang jumlahnya sangat terbatas,” pungkasnya.
Rakor ini juga diikuti oleh para Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, para Bupati/Walikota, beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang terhubung melalui virtual.
(***/Finda Muhtar)
