Minut, BeritaManado.com — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewyk Pusung, menegaskan pengawasan terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan hak semua pihak.
Menurutnya, program tersebut menggunakan dana publik sehingga transparansi menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar.
“Siapa pun boleh mengawasi karena ini uang rakyat. Tapi lakukan dengan sopan, elegan, dan sesuai aturan,” ujar Lodewyk Pusung, saat makan bersama dengan wartawan Biro Minahasa Utara, Sabtu (14/2/2025).
Ia menjelaskan, masyarakat, termasuk orang tua murid, guru, bahkan siswa, dapat melakukan pengawasan.
Namun, ia menekankan agar pengawasan tidak berubah menjadi gangguan operasional dapur.
Ia mengingatkan bahwa dapur produksi makanan harus tetap steril.
Karena itu, masyarakat tidak dianjurkan masuk sembarangan atau mengacak-acak area kerja hanya demi rasa ingin tahu.
“Kalau mengawasi, lihat prosesnya secara wajar, misalnya sumber bahan pangan, kualitas makanan, atau laporan penggunaan anggaran, bukan datang lalu mengganggu aktivitas dapur,” katanya.
Menurut Pusung, pihak yang tidak mau diawasi justru patut dipertanyakan transparansinya.
Ia menilai keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan kualitas gizi yang diterima masyarakat tetap optimal.
Ia juga menyinggung potensi dampak penyimpangan kecil, seperti pengurangan biaya per porsi, yang bisa memengaruhi kualitas makanan, misalnya
berkurangnya bumbu atau nilai gizi.
Pusung turut mengapresiasi praktik pengawasan yang dilakukan secara santun, seperti guru atau masyarakat yang mendokumentasikan temuan lalu melaporkannya tanpa membuat kegaduhan.
Ia menyebut langkah seperti itu sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
“Silakan awasi, tapi dengan etika. Tujuan kita sama memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
