Manado – Senin (7/9/2015), DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna Tutup Buka Masa Persidangan, Laporan Kinerja Pimpinan, Alat Kelangkapan Dewan (AKD) dan Laporan Kegiatan Reses ke-2 Tahun 2015 anggota DPRD Sulut. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu didampingi Marthen Manopo dan dihadiri Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil.
Enam daerah pemilihan (dapil) melalui juru bicara masing-masing membacakan hasil reses dari aspirasi masyarakat, salah-satunya Billy Lombok SH yang mewakili dapil kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara.
Aspirasi masyarakat Minsel dan Mitra diuraikan Lombok kebanyakan di bidang infrastruktur diantaranya: peningkatan ruas jalan provinsi diantaranya ruas jalan Manado-Tombatu, jalan Popontolen-Kumu, pembuatan jembatan desa Beringin, Kalait serta normalisasi pemasangan talud sungai Ranoyapo di desa Kinalawiren.
“Secara umum masyarakat kabupaten Minahasa Tenggara mengusulkan dan mendesak pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan jalan provinsi yaitu jalan gunung potong yang merupakan penghubung kabupaten Minahasa Tenggara dan kabupaten Minahasa. Juga reboisasi di sepanjang jalan yang mengalami tanah longsor yang berpotensi kembali longsor,” terang Lombok.
Aspirasi lain lanjut Lombok, masyarakat meminta pembangunan talud dan tanggul penahan ombak di pesisir Amurang sepanjang sungai Ranoyapo dan desa Tanamon agar air laut dan air sungai tidak masuk ke pemukiman warga dan saluran air penahan talud di gunung potong sampai ke desa Pangu serta pembangunan drainase di desa Ongkaw satu. Meningkatkan jalan Motoling Barat menuju Ongkaw dan jalan Kalait menuju Karimbouw masuk jalan provinsi serta perbaikan jalan yang menghubungkan Ulu-Arakan dan simpang Kumelembuay.
Perbaikan jalan Waleure, jalan sepanjang 6 km menghubungkan kecamatan Suluun Tareran dan kecamatan Tareran. Pengaspalan jalan yang menghubungkan desa Tumaluntung dan desa Rumoong. Perbaikan jalan desa Sondaken, pengaspalan jalan desa Ongkaw tiga, pelebaran jalan desa Tangkuney kecamatan Tumpaan, jalan desa Wawona, jalan-jalan utama menuju kecamatan Tatapaan, pelebaran jalan desa Paslaten satu, jalan desa Atep dan desa Wongkai, jalan Malola-Kumelembuay terancam putus. Memperhatikan jalan produksi pertanian guna meningkatkan mobilitas hasil produksi pertanian dan kesejahteraan petani.
Di bidang pendidikan, membangun serta merehabilitasi bangunan sekolah di kecamatan Ratahan. Penambahan guru di Minahasa Tenggara. Pengauditan dana BOS yang disalurkan di sekolah-sekolah di Minsel dan Mitra. Penambahan ruang kelas SD. Pembenahan administrasi dalam penyaluran dana sertifikasi guru dipersingkat langsung ke rekening tidak lagi melalui kabupaten dan kota. Beasiswa bantuan S1, S2 dan S3 bagi para guru.
Di bidang kesehatan, mengeluhkan pelayanan BPJS, diharapkan peningkatan pelayanan. Memohon diberikan pengobatan gratis di setiap desa dan kelurahan. Meminta penambahan tenaga dokter dan perawat di puskesmas sekaligus pembangunan puskesmas dan puskesdes baru. Bidang pertanian, perkebunan dan peternakan: pemerintah memberikan bantuan bibit dan pupuk kepada petani serta bantuan pakan ternak.
Sementara itu dapil Sangihe, Talaud dan Sitaro yang dibacakan Ferdinand Mangumbahang, masyarakat mengeluhkan moratorium dari Menteri Perikanan dan Kelautan membuat warga Sangihe Talaud berprofesi sebagai anak buah kapal nelayan asing di PHK. Diharapkan pemerintah membantu memberikan kapal penangkap ikan, pajeko dan bibit teripang laut beserta pelatihan dan budidaya ikan air tawar serta sarana fasilitas perbengkelan motor.
Bidang Pertanian: masyarakat Ambela menghadapi kekeringan harus ada solusi tanaman mengalami kekeringan di lahan 50 ha terancam gagal panen. Pemerintah membantu memfasilitasi penyuluh pertanian yang berstatus non PNS perlu mendapatkan perhatian penambahan anggaran atas honor yang tidak layak dan dapat diangkat menjadi PNS.
Sementara Pemprov Sulut melalui Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil pada sambutan dan tanggapan mengatakan, sinergitas konstruktif senantiasa ditunjukkan dirasakan mampu menstimulus gerak pacu pembangunan daerah karena terus memperhatikan aspek-aspek hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara daerah, potensi keragaman daerah serta peluang dan tantangan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga secara nyata berimplikasi pada gerak sukses kita mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Seiring dengan itu peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekhasan kearifan lokal Sulawesi Utara senantiasa menjadi bagian penting dalam upaya bersama memantapkan gerak laju pembangunan dan kemajuan daerah. Hal ini sudah tentu semakin memperkuat eksistensi Sulawesi Utara sebagai salah-satu pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pacifik.
“Dengan memohon ijin dan perkenaan pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat maka tanggapan kinerja alat kelengkapan dan laporan hasil kegiatan massa reses tahun 2015 anggota DPRD Sulawesi Utara akan dibahas bersama dalam forum penyusunan APBD tahun 2016 dengan memperhatikan kewenangan-kewenangan baik kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten dan kota karena kita dibatasi oleh regulasi-regulasi, tidak boleh melawan regulasi yang akan berakibat pada ranah hukum.
Misalnya soal hibah tidak setiap tahun, pengadaan guru atau ASN adalah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara untuk sekolah menengah mulai 2016 menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Soal kesehatan, misalnya laporan reses dari Bolmong ada 145 warga menderita TBC dan malaria, jika benar maka statusnya KLB (Kejadian Luar Biasa). Perlu deteksi dini oleh dinas kesehatan, ada bantuan operasional keuangan di puskesmas. Soal dana bencana alam bagi korban bencana 15 Januari 2014, sampai sekarang belum ada namun pemerintah provinsi terus berjuang. Provinsi Bolmong Raya mari kita berjuang bersama,” jelas Kansil.
Rapat paripurna juga dihadiri jajaran SKPD Pemprov Sulut dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). (jerrypalohoon)
