AMURANG —Kabupaten Minahasa Selatan, sudah sejak Maret 2011 lalu menggunakan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jadi, untuk mengadakan tender pekerjaan sesuai Perpres No.54 tahun 2010 harus melalui ULP. Tak lagi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun demikian, ada apa di ULP?
Ternyata, setelah ULP beroperasi, bagi para kontraktor yang ada di Minsel dan Sulut ternyata harus menyetor uang sekitar 10 hingga 15 persen langsung ke ULP. Dan siapa dibelakang ULP? Adalah Kepala Dinas PU Minsel bersama sejumlah Kepala Bidang (Kabid) yang ada.
Sejatinya, setoran 10 sampai 15 persen dari harga total kontrak (pemenang, red). Menariknya, harus lebih dulu menyetor. Supaya, siapapun yang mau ikut tender jelas-jelas akan mendapat keuntungan dari itu. Namun demikian, banyak kontraktor Minsel langsung angkat suara soal pembayaran 10-15 persen sebelum mendapat proyek.
Wakil Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Minsel Hans Ruus membenarkan ULP Minsel sedemikian rupa. ‘’Ya, dari hasil investigasi LAKI benar-benar terjadi. Bahkan, semua kontraktor besar maupun kecil harus menyetor 10 sampai 15 persen ke pengelola ULP. Jadi, tak beda dengan panitia tender di masing-masing SKPD di Minsel,’’ ujar Ruus.
Menurut Ruus, dengan demikian, cara ULP sama dengan ingin memperkaya oknum-oknum tertentu. Ini bukti, dan benar sebelum pemenang tender melaksanakan pekerjaan sudah harus menyetor uang senilai kontrak. Atau sebesar 10 hingga 15 persen dari hasil menang.
‘’Maka dari itu, LAKI Minsel minta pihak berwajib dapat mengusut soal pembayaran kontraktor terhadap ULP Minsel. Ini sekonyong-konyong ingin memperkaya para oknum-oknum pejabat yang ada di ULP Minsel. Maka dari itu, polres Minsel diminta mengusutnya,’’ jelas Ruus kepada media ini, tadi siang.
Kepala Dinas PU Minsel Joutje Tuerah, ST Msi belum berhasil dikonfirmasi. ‘’Maaf, bapak ada di DPRD Minsel. Nanti disampaikan soal kedatangan anda,’’ ungkap staf yang meminta namanya tak ditulis. (ape)
