Manado – Kasus anggaran makan minim (MaMi) di pemerintah Provinsi Sulut dari hasilo evaluasi yang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang mencapai 16 milliar sebaiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka.
“Memang baiknya ditangani KPK karena dari segi jumlahnya terbilang fantastis meski angka itu membingungkan masyarakat,” ujar Tumbelaka.
Menurutnya angka ini sudah sewajarnya ditangani KPK mengingat dibeberapa daerah kasus ini sudah menyita perhatian publik.
“Bayangkan (kasus) makan minum bukan mega proyek infrastruktur,” tegasnya. (rizath polii)
Manado – Kasus anggaran makan minim (MaMi) di pemerintah Provinsi Sulut dari hasilo evaluasi yang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang mencapai 16 milliar sebaiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka.
“Memang baiknya ditangani KPK karena dari segi jumlahnya terbilang fantastis meski angka itu membingungkan masyarakat,” ujar Tumbelaka.
Menurutnya angka ini sudah sewajarnya ditangani KPK mengingat dibeberapa daerah kasus ini sudah menyita perhatian publik.
“Bayangkan (kasus) makan minum bukan mega proyek infrastruktur,” tegasnya. (rizath polii)