Tentu, kita tidak boleh menutup mata terhadap kritik tajam yang mengiringi inisiatif ini. Muncul skeptisisme terkait legitimasi BoP yang dikhawatirkan menyaingi peran PBB, hingga desain perdamaian yang terkesan elitis (top-down).

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam BoP bukan untuk menggadaikan prinsip, melainkan untuk menguncinya. Dengan rekam jejak diplomasi kemanusiaannya, Indonesia memikul beban moral untuk menjadi “penjaga arah”.

Indonesia harus memastikan bahwa rekonstruksi Gaza tidak direduksi menjadi sekadar proyek properti dan bisnis raksasa. Rekonstruksi ini harus menjadi proyek keadilan. Stabilisasi keamanan tidak boleh berubah rupa menjadi pendudukan model baru, dan rakyat Palestina tidak boleh diposisikan sekadar sebagai objek proyek.

Di Washington, pujian “tough guy” dari Trump membuat kita tersenyum. Namun, ketangguhan itu kini harus kita buktikan dalam medan yang sebenarnya.

Pertanyaannya kini bukan lagi “apakah Indonesia relevan?”, melainkan mampukah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menggunakan panggung ini untuk memastikan Gaza tidak sekadar dibangun ulang, tetapi dipulihkan martabatnya?

Jika jawabannya ya, maka Board of Peace bisa menjadi kanal tempat Indonesia membuktikan bahwa perdamaian bukanlah basa-basi, melainkan keputusan yang berani diperjuangkan. Sejarah yang akan mencatat.

Penulisa: Michael F. Umbas. Ketua Umum Arus Bawah Prabowo.