Manado, BeritaManado.com – Literasi Milenial Sulawesi Utara (Sulut) menggelar diskusi dengan topik pembahasan terkait Omnibus Law dan Nasib Parah Buruh, Sabtu (2/5/2020).
Pembicara Anggota DPRD Kota Manado Syarifudin Saafa ST MT mengatakan belum tepat untuk dilakukan pembahasan Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan.
“Ini yang perlu dicermati kita semua terkhusus buruh, jangan rancangan undang-undang ini hanya menjadi keuntungan pengusaha,” ujar Syarifudin Saafa.
Saafa menambahkan yang paling penting berkaitan dengan kepastian dari para buruh seperti hak cuti, jam kerja, upah dan lainnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Manado ini menambahkan, RUU Omnibus Law Cipta Karya tidak lebih baik dari UU sebelumnya.
Contoh terkait dengan upah, sebelumnya didasarkan pada kenaikan ekonomi dan invlasi, namun pada omnimbus law hanya pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini belum tepat harus ada pembahasan lagi, secara teknis juga untuk saat ini juga jika dibahas belum tepat, misalkan yang menolak itu, mereka mau menolak seperti apa? Tidak bisa berkumpulkan?” ujar Saafa yang berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas kembali dengan melibatkan semua pihak.
Hadir juga sebagai pembicara, Kordinator Daerah KSPI Sulut Tommy Sampelan yang mengatakan proses pembahasan Omnibus Law di DPR RI terlihat prematur.
“Pembahasan ini belum tepat. Jangan sekali-kali pembahasan ini seperti kucing-kucingan sedangkan kita harus fokus untuk corona ini,” ujar Tommy Sampelan.
Ia menambahkan, bahwa kaum buruh tidak anti tenaga asing namun berkaitan dengan ini seharusnya ada upaya maksimal pemerintah untuk pekerja lokal.
“Sehingga tidak ada lagi cerita kita menjadi tamu di rumah sendiri,” tambah Sampelan seraya menegaskan kalau pihaknya tidak akan diam saat sampai pemerintah menghapus klaster tenaga kerja dari 11 unsur Onimbus Law.
Praktisi hukum, Vebry Haryadi SH mengatakan klaster tenaga kerja harus berpihak kepada buruh.
“Karena kajian maupun proses pengajuan ke prolegnas sangat prematur, jadi sebetulnya proses ini harus dilakukan dengan melihat aspirasi yang ada jangan pada akhirnya justru blunder,” ujarnya.
Mewakili buruh milenial, Combyan Lombongbitung mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Karya klaster ketenagakerjaan lebih baik dikeluarkan.
“Lebih baik regulasi tentang ketenaga kerjaan direvisi dengan usulan-usulan buruh sesuai UUD 45 pasal 33 tentang kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Diskusi melalui video conference ini dimoderatori Richard Walujan
(Dedy Dagomes)
