Meski masih tergolong ringan dan dapat terkendali, Mendagri meminta kepala daerah tak menyepelekan isu inflasi.

Mendagri juga membeberkan berbagai langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi.

Upaya itu seperti dengan mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Selain itu, pemda perlu mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tetap sasaran ke masyarakat tidak mampu.

Kemudian, pemda juga perlu melaksanakan gerakan penghematan energi.

Pemda juga dapat menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.

Pemda juga perlu membangun kerja sama antardaerah dalam memenuhi kekurangan komoditas.

Selain itu, pemda diminta agar mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), maupun bansos dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Mendagri meminta kepala daerah beserta pejabat di daerah berhati-hati dalam melakukan komunikasi kepada publik.

Kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tak lantas membuat masyarakat menjadi panik.

Masyarakat diminta untuk tetap tenang, karena inflasi masih relatif aman dan terkendali.

“Jangan membuat mereka panik, karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying,” pungkas Tito.

(***/srisurya)