Perusahaan yang dimiliki Allied Hill Limited asal Hongkong itu tercatat memiliki konsesi seluas 167.912 hektar.
Dari luas tersebut, 46 ribu hektar ditanami eukaliptus dan 48 ribu hektar lainnya digunakan sebagai lahan konservasi dan kawasan lindung. Sehingga, kalau dilihat skala pemanfaatan lahan yang ditanami untuk industri kertas, luas TPL ini hanya 2,3 persen dibanding luas lahan konsesi industri sawit.
“Jadi, pemerintah harus jeli melihat akar masalah yang sesungguhnya,” sebutnya.
Uchok menegaskan, pemahaman terhadap skala relatif luas konsesi lahan yang digunakan klaster industri sawit, tambang, dan kertas ini penting untuk menggali akar permasalahan.
Ibarat penyakit, pemerintah harus bisa melakukan diagnosis tepat agar obat kebijakan yang diambil untuk mencegah bencana terulang bisa efektif.
Yang terpenting, menurut Uchok, pemerintah harus benar-benar tegas dalam menindak aktivitas ilegal seperti pembatatan hutan untuk industri.
Sebab, aktivitas ilegal semacam ini biasanya memiliki daya rusak yang jauh lebih besar karena dijalankan tanpa mengindahkan aturan.
“Jangan sampai gara-gara ada pengusaha mengejar uang melimpah, masyarakat menjadi korban tertimpa musibah,” pungkasnya.
(rds)
