PPTK Edwin Kowaas berbincang dengan anggota Komisi 3 Herry Tombeng usai rapat
Manado – Realisasi anggaran pembebasan lahan tol Manado-Bitung masih terbilang minim. Cukup mengkuatirkan disebabkan tahun 2016 ini sesuai pengakuan PPTK Dinas PU Sulut, Edwin Kowaas, pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp1,4 Trilliun dari APBN untuk pembebasan lahan pembangunan tol seluruh Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Meiva Lintang mengingatkan pihak terkait perbebasan lahan: tim appraisal, pemerintah dan BPN mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau mendengar anggaran hanya 1,4 T seluruh Indonesia, berarti siapa cepat dia dapat. Artinya kinerja tim pembebasan lahan harus cepat jangan sampai kita tidak dapat,” ujar Meiva Lintang pada hearing Komisi 3 DPRD Sulut bersama BPN, BPJN, Dinas PU dan aparat Pemkab Minut, pekan ini.
Menanggapi hal tersebut Roy Duran dari BPJN menjamin anggaran pembebasan lahan akan tercukupi. Menurutnya, pembangunan jalan termasuk jalan tol menjadi perhatian utama Presiden Jokowi sehingga masyarakat Sulut tidak perlu kuatir.
“Dana pembebasan lahan pasti akan tercukupi tergantung tim appraisal menyelesaikan penilaian. Pemerintah pusat fokus pembebasan lahan jalan seluruh Indonesia. Kami minta peta bidang yang sudah dibebaskan dan belum. Kami perlu tahu apakah lahan itu perlu dibebaskan atau tidak? Kami akan melakukan pengukuran proyek,” jelas Duran. (jerrypalohoon)
PPTK Edwin Kowaas berbincang dengan anggota Komisi 3 Herry Tombeng usai rapat
Manado – Realisasi anggaran pembebasan lahan tol Manado-Bitung masih terbilang minim. Cukup mengkuatirkan disebabkan tahun 2016 ini sesuai pengakuan PPTK Dinas PU Sulut, Edwin Kowaas, pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp1,4 Trilliun dari APBN untuk pembebasan lahan pembangunan tol seluruh Indonesia.
Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Meiva Lintang mengingatkan pihak terkait perbebasan lahan: tim appraisal, pemerintah dan BPN mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau mendengar anggaran hanya 1,4 T seluruh Indonesia, berarti siapa cepat dia dapat. Artinya kinerja tim pembebasan lahan harus cepat jangan sampai kita tidak dapat,” ujar Meiva Lintang pada hearing Komisi 3 DPRD Sulut bersama BPN, BPJN, Dinas PU dan aparat Pemkab Minut, pekan ini.
Menanggapi hal tersebut Roy Duran dari BPJN menjamin anggaran pembebasan lahan akan tercukupi. Menurutnya, pembangunan jalan termasuk jalan tol menjadi perhatian utama Presiden Jokowi sehingga masyarakat Sulut tidak perlu kuatir.
“Dana pembebasan lahan pasti akan tercukupi tergantung tim appraisal menyelesaikan penilaian. Pemerintah pusat fokus pembebasan lahan jalan seluruh Indonesia. Kami minta peta bidang yang sudah dibebaskan dan belum. Kami perlu tahu apakah lahan itu perlu dibebaskan atau tidak? Kami akan melakukan pengukuran proyek,” jelas Duran. (jerrypalohoon)