Jakarta – Ini baru menarik. Ketua DPRD Talaud, Engelbertus Tatibi, mengatakan, pihaknya sangat menyesal dengan status Kabupaten Kepulauan Talaud yang hanya mendapatkan disclaimer, dalam pemerintahannya, sesuai hasil yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Engel berpendapat, dengan hanya mendapatkan disclaimer, berarti kepala pemerintahan tidak mampu mengelola keuangan daerah. ”Jadi saya mengusulkan sebaiknya yang pemerintahannya mendapatkan disclaimer tidak bisa mengikuti Pilkada. Khan sudah jelas dia (kepala daerah) itu tidak mampu mengelola keuangan daerah, ” ujarnya, di Hotel Century, Jakarta.
Engel menambahkan, pihak DPRD Talaud dalam waktu dekat akan mempertanyakan kepada Pemkab Talaud, mengenai kinerja SKPD, dan lainnya sehingga daerah ini hanya mendapatkan disclaimer oleh BPK.(dan)
Jakarta – Ini baru menarik. Ketua DPRD Talaud, Engelbertus Tatibi, mengatakan, pihaknya sangat menyesal dengan status Kabupaten Kepulauan Talaud yang hanya mendapatkan disclaimer, dalam pemerintahannya, sesuai hasil yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Engel berpendapat, dengan hanya mendapatkan disclaimer, berarti kepala pemerintahan tidak mampu mengelola keuangan daerah. ”Jadi saya mengusulkan sebaiknya yang pemerintahannya mendapatkan disclaimer tidak bisa mengikuti Pilkada. Khan sudah jelas dia (kepala daerah) itu tidak mampu mengelola keuangan daerah, ” ujarnya, di Hotel Century, Jakarta.
Engel menambahkan, pihak DPRD Talaud dalam waktu dekat akan mempertanyakan kepada Pemkab Talaud, mengenai kinerja SKPD, dan lainnya sehingga daerah ini hanya mendapatkan disclaimer oleh BPK.(dan)