Manado – Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Femmy Suluh, M.Si mengatakan penertiban kendaraan dinas (kendis) oleh Biro Umum dilakukan dalam rangkaian pemeriksaan aset oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Pemeriksaan ini dilakulan untuk penetapan opini oleh BPK yang nantinya akan diberilan kepada Pemprov Sulut.
“Yang torang tangani kendaraan yang tercatat di neraca aset Biro Umum itu yang torang siapkan, inikan dalam rangkaian pemeriksaan BPK, karena setiap SKPD ada aset, ada kendaraan juga,” ujar Suluh kepada para wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/6/2014).
Dia menambahkan, aset tersebut ada yang suda mencapai 30 tahun bahkan ada pemiliknya (pejabat) yang sudah lama pensiun. Pemeriksaan ini nantinya akan diberlakukan kepada semua SKPD, tapi kali ini BPK menjadwalkan pada Biro Umum.
Dia, menggakui pemeriksaan saat ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, dimana untuk saat ini aset tersebut harus ada secara fisik bulan dalambentuk foto.
“Rusakpun harus torang bawa, jadi yang tertata di Biro Umum misalnya ada 38 kendaraan dinas, apa saja yg masih beroperasi dan yang tidak itu tetap harus dibuktilan secara fisik,” kata Suluh. (rizath polii)
