Manado – Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah pasti mengundang protres. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak populer. Banyak orang menilai, keputusan itu tidak berpihak pada rakyat banyak atau kaum papa. Jika mungkin, tentu Pemerintah menghindari kebijakan yang tidak menyenangkan banyak orang ini, namun, pada suatu kondisi tertentu seperti saat ini, mau tidak mau pemerintah terpaksa mengambil langkah yang tidak populer demi kepentingan yang lebih besar.
Berikut ini adalah penjelasan Ir. Boyke F Tamon untuk menjawab berbagai pertanyaan yang memenuhi pikiran banyak orang, mengapa harga Premium dan Solar kali ini harus naik.
1.Mengapa Pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar?
Harga jual Premium dan Solar saat ini, yaitu Rp. 4.500 per liter, jauh lebih rendah daripada harga pokoknya. Pemerintah harus menambal kekurangan itu dengan mengambil uang (subsidi) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar. Dalam menghitung APBN 2012, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US $ 90 per barel sebagai patokan.
Kenyataannya, selama Februari rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah US $ 122,17 per barel. Sedangkan konsumsi Solar dan Premium juga meningkat dari 35,8 juta kiloliter pada 2010 menjadi 38,5 juta kiloliter pada 2011 lalu. Akibatnya, subsidi untuk Solar dan Premium sepanjang2012 akan melonjak dari Rp.123,6 trilliun menjadi Rp. 191,1 trilliun. Jika harga minyak dunia terus naik, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara.
Padahal, pengeluaran itu akan bermanfaat jika dipakai untuk keperluan lain, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, kapal perintis, infrastruktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Masyarakat yang kurang mampu akan menikmati manfaat yang lebih besar jika harga Premium dan Solar lebih tinggi. Sebab, masyarakat yang kurang mampu bukan konsumen Premium maupun Solar yang terbesar.
Harga jual Solar dan Premium yang terlalu rendah dibanding harganya diluar negeri juga cenderung mendorong penyelundupan dan penyelewengan Solar dan Premium yang seharusnya diperuntukkan konsumen dalam negeri. Yang mendapat manfaat dari subsidi adalah para penyelundup dan penyeleweng.
2.Memangnya harga Premium dan Solar di Indonesia lebih murah dibanding dengan harga di negara-negara lain?
Karena ada subsidi, harga jual Premium dan Solar didalam negeri jauh lebih murah daripada harga barang yang serupa di negara-negara tetangga. Itu sebabnya para penyelundup justru menikmati perbedaan harga ini seraya merugikan keuangan negara dan kita semua. Dibawah ini adalah perbandingan harga Premium dengan harga bahan bakar serupa di beberapa negara tetangga. Memang ada perbedaan kualitas antara bensin yang dijual disini dengan bensin di beberapa negara itu, yang bilangan oktannya lebih tinggi dan oleh karenanya kualitasnya lebih baik. Namun, bensin di negara tetangga yang diperbandingkan adalah bensin berkualitas terendah yang tersedia di pasar, sama halnya dengan Premium di Indonesia.
Negara Harga eceran Bensin dalam Mata Uang Lokal
Harga Eceran Bensin dalam Rp Harga Eceran Tersebut Di subsidi/Tidak Disubsidi
Indonesia (RON 88) Rp. 4.500 Rp. 4.500 Disubsidi
Malaysia (RON95) RM. 1,90 Rp. 5.753 Disubsidi
Thailand (Blue Gasoline 91) Baht 41,51 Rp. 12.453 Tidak Disubsidi
Filipina (unleaded) P. 56,50 Rp. 12.147 Tidak Disubsidi
Singapore (Grade 92) S $ 2,150 Rp. 15.695 Tidak Disubsidi
Catatan : harga bensin per 12 Maret 2012. Konversi Kurs menggunakan kurs tengah BI Maret 2012.
3.Indonesia kan negara penghasil minyak, jika harga minyak naik bukankah penerimaan Pemerintah naik?
Betul, jika harga minyak naik, penerimaan negara juga naik. Namun, pada saat yang sama pengeluaran negara juga turut melonjak. Perhitungannya, setiap kenaikan harga sebesar US$ 1 per barel, dengan asumsi kurs Rp. 9.000 per dolar, akan menaikkan penerimaan sebesar Rp. 3.37 trilliun. Namun kenaikan US $ 1 per barel itu juga meningkatkan pengeluaran negara dalam jumlah yang lebih besar, yakni Rp 4,3 trilliun1. Jadi, secara netto, setiap ada kenaikan harga minyak sebesar US $ 1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan Rp 900 milliar. Beban totalnya tinggal mengalikan jumlah ini dengan berapa US $ kenaikan harga minyak yang terjadi2.
1.Peningkatan pengeluaran ini berasal dari kenaikan subsidi BBM sebesar Rp 2,83 trilliun, subsidi listrik Rp 280 milliar, dana bagi hasil untuk daerah Rp 470 miliar dan kenaikan anggaran pendidikan secara otomatis sebesar Rp 720 miliar.
2.Ini terjadi karena produksi minyak kita terus menurun. Sebagai perbandingan, menurut data DJA Kementerian Keuangan, pada 2008 lalu produksi minyak kita masih 930,3 ribu barel per hari dengan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 38,1 juta kilo liter pertahun. Pada tahun 2011 lalu, produksi minyak sudah rurun menjadi 900 ribu barel per hari sementara konsumsi BBM bersubsidi, termasuk minyak tanah, malah naik dengan tajam menjadi diatas 40,2 juta kilo liter per tahun.
Dari sini terlihat jelas bahwa penerimaan dari migas semakin kecil karena produksinya menurun sementara subsidinya justru makin meningkat karena konsumsi semakin besar. Tak boleh dilupakan, harga Premium dan Solar juga tidak berubah selama hampir empat tahun terakhir, sejak kenaikan harga yang terakhir pada mei 2008.
4.Artinya, jika harga minyak mentah tidak melonjak tinggi harga jual BBM bersubsidi bisa turun?
Betul harga BBM bersubsidi juga bisa turun jika harga minyak mentah rendah. Sebagai gambaran, pada Mei 2008 harga rata-rata minyak mentah Indonesia mencapai US$121 per barel. Pada saat itu, pemerintah terpaksa menaikkan harga premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Namun, per 1 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga Premium menjadi Rp 5.500 per liter karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia sejak Januari-Desember 2008 sudah tutun menjadi US$95,87 per barel. Sejalan dengan penurunan harga minyak mentah Indonesia, Presiden SBY juga menurunkan lagi harga jual Premium menjadi Rp 5.000 per liter (15 Desember 2008) dan sekali lagi menjadi Rp 4.500 per liter, pada 15 januari 2009. Sejak saat itu, harga Premium dan Solar tidak pernah naik kendati harga minyak mentah Indonesia kembali melonjak tinggi. Per Februari 2012, harga minyak mentah Indonesia sudah menyentuh US $122,17 per barel, jauh diatas patokan US $90 per barel dalam APBN 2012
5.Apakah Pemerintah tidak mencari solusi lain, diluar menaikkan harga Premium dan Solar?
Pemerintah tidak hanya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran, juga ada serangkaian kebijakan mulai dari penghematan pengeluaran, optimalisasi penerimaan negara dari pajak maupun non-pajak, serta memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu. Inilah sebabnya Pemerintah mengusulkan RAPBN-Perubahan 2012. Secara total, serangkaian kebijakan optimalisasi anggaran ini dapat menghemat Rp 183,6 trilliun, dimana Rp 53,8 trilliun diantaranya berasal dari penghematan subsidi BBM.
Penghematan belanja secara besar-besaran itu dilakukan dengan mengurangi pengeluaran belanja pegawai, perjalanan dinas non operasional, pembelian barang non operasional maupun honorarium. Usulan pemotongan belanja Pemerintah ini mencapai Rp 60,9 triliun.
Kendati melakukan penghematan besar-besaran, pemotongan belanja Pemerintah itu terbatas pada dana non operasional sehingga tidak akan menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan sebagainya, dan tidak akan mengganggu rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur yanmg sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah justru mengusulkan untuk menggunakan sebagian dari penghematan subsidi untuk meningkatkan beberapa program kesejahteraan rakyat dan infrastruktur.
6.Kalau Pemerintah bisa mengurangi defisit dengan menghemat anggaran, mengapa masih harus menaikkan harga Premium dan Solar?
Alasan pengurangan subsidi untuk Premium dan Solar bukanlah semata-mata untuk menghemat anggaran. Setidaknya ada lima alasan penting bagi kita semua untuk berkomitmen mengurangi subsidi BBM. Yakni, lebih berpihak pada si kecil, lebih hemat dan ramah lingkungan, lebih bermanfaat, lebih benar, dan lebih awet. Berikut penjelasannya :
•Pertama, lebih berpihak pada si kecil karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) justru lebih membantu warga kelompok menengah-atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki mobil pribadi. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan lebih dinikmati oleh si kecil.
•Kedua, lebih hemat dan ramah lingkungan karena pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga Premium dan Solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih terutama gas.
•Ketiga, lebih bermanfaat karena dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi Pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai habis.
•Keempat, lebih benar karena pemangkasan subsidi mengurangi dorongan penyelewengan dan penyelundupan. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelewengan dan penyelundupan keluar negeri maupun dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat ini, harga BBM non-subsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM berssubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan keluar negeri. Artinya, anggaran negara berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyet justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng.
•Kelima, lebih awet karena ekek positif pengurangan subsidi premium dan solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2012 saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumberdaya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.
7.Jika subsidi BBM buka sebuah kebijakan yang baik, mengapa sejak dulu selalu ada subsidi BBM?
Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Dimasa lalu, struktur ekonomi indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi BBM karena Indonesia adalah eksportir minyak. Sehingga setiap kenaokan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan kita juga sudah keluar dari OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak sejak 2008.
Selain itu, dulu konsumsi BBM kita masih sangat rendah dan kendaraan umum adalah konsumen terbesar BBM. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kendaraan pribadi jumlahnya terus membesar. Akibatnya subsidi BBM kini salah sasaran karena lebih menguntungkan kelompok masyarakat yang sudah mampu. Inilah yang harus kita koreksi dengan cara mengurangi subsidi secara bertahap.
8.Sebelumnya pemerintah mengatakan tidak akan menaikkan harga melainkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Mengapa kebijakan Pemerintah berubah?
Sejak tahun lalu, Pemerintah secara intensif menyiapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Namun, hasil pengkajian dan masukan banyak pihak menyebutkan bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak akan mampu mengerem melonjaknya subsidi karena kenaikan harga minyak mentah belakangan ini terlalu tajam. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak mungkin berlaku sekaligus secara serentak di seluruh Indonesia sehingga dampaknya untuk pengurangan subsidi tidak maksimal.
Selain itu, pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi Premium dan Solar tanpa persiapan yang sangat matang serta dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Secara teknis, penerapan dan pengawasan kebijakan ini jauh lebih sulit.
9.Apakah menaikkan harga Premium dan Solar sekarang bukan kebijakan berlebihan? Bukankah ada kemungkinan harga minyak mentah turun lagi.
Pemicu kenaikan harga minyak mentah kali ini adalah krisis politik di Timur Tengah yang tampaknya belum akan mereda dalam waktu singkat. Maka, pemerintah beranggapan akan lebih baik jika kita bersiap menghadapi kondisi terburuk. Berbagai perkiraan menunjukkan harga minyak mentah bisa melonjak menjadi US$ 150 hingga US$175 per barel jika lalu lintas angkutan minyak mentah di Selat Hormuz tersendat karena ketegangan politik semakin memuncak. Tanpa kenaikan harga jual Premium dan solar, sementara harga minyak dunia terus melonjak, anggaran Pemerintah untuk menambal subsidi akan semakin besar. Ini justru lebih merugikan warga berpenghasilan rendah.
10.Jadi, pemerintah memilih hanya menaikkan harga. Ini memang cara paling mudah, namun bagaimana dengan masyarakat yang harus menanggung beban inflasi dan kenaikan harga?
Tidak, pemerintah tidak hanya menaikkan harga dan memindahkan beban kepada masyarakat. Upaya menurunkan subsidi BBM terdiri dari empat langkah yang merupakan satu kesatuan kebijakan. Keempat langkah itu adalah :
• Menaikkan harga
• Memberikan kompensasi kepada masyarakat
• Mengurangi penggunaan BBM bersubsidi
• Mengkonversi penggunaan minyak ke gas
Keempatnya adalah paket kebijakan yang kait-mengkait dan ada pentahapan pelaksanaannya. Pembatasan pemakaian Premium dan Solar, misalnya, dimulai pada mobil-mobil dinas dan kelak secara bertahap akan diberlakukan secara lebih luas. Demikian pul;a dengan kebijakan konversi ke gas, tetap berlangsung diawali dengan penggunaan pada kendaraan umum, terutama bus.
Kenaikan harga Premium dan Solar juga berlanjut dengan pemberian paket-paket kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi itu adalah meredam dampak inflasi dan penurunan daya beli masyarakat yang biasanya terjadi dalam waktu beberapa bulan setelah kenaikan harga BBM.
11.Apa saja paket kompensasi itu?
Paket kebiujakan kompensasi terdiri dari empat paket :
•Penambahan frekuensi jatah beras untuk rakyat miskin sebanyak dua bulan, menajdi 14 kali per tahun, dari saat ini sebanyak 12 kali per tahun dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram
•Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berupa dana tunai senilai Rp 150.000 per bulan. Penerima bantuan ini adalah 18,5 juta rumah tangga yang mencakup 30 % rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah di Indonesia.
•Penambahan beasiswa untuk rumah tangga miskin selama 6 bulan.
•Kompensasi untuk sektor transportasi sebesar Rp 5 triliun. Tujuannya, agar kenaikan tiket angkutan kelas ekonomi tidak melonjak sejalan dengan kenaikan harga Premium dan Solar.
12.Apakah paket-paket kompensasi itu cukup untuk meredam dampak kenaikan harga Premium dan Solar pada warga dengan tingkat sosial ekonomi terendah?
Dalam jangka pendek, harga berbagai komoditas serta biaya transportasi akan naik mengiokuti kenaikan harga Premium dan solar. Namun, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, inflasi akan terjadi dalam jangka waktu sementara saja, beberapa bulan setelah kenaikan harga. Oleh karena itu, pemerintah menrancang paket-paket kompensasi yang akan mengalir setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Paket-peket itu cukup untuk meredam dampak kenaikan harga Premium dan Solar pada warga dengan tingkat sosial terendah.
13.Jadi penerima kompensasi bukan hanya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan?
Betul, cakupan kompensasi sekarang menjangkau 30 % rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah di Indonesia. Secara keseluruhan mereka berjumlah 18,5 juta rumah tangga. Setiap rumah tangga itu akan menerima kompensasi berupa dana tunai senilai Rp 150.000 per bulan, selama beberapa bulan setelah kenaikan harga Solar dan Premium. Berarti, anggota rumah tangga yang hampir miskin dan kelompok pekerja yang berpenghasilan disekitar upah minimum juga akan mendapat kompensasi berupa dana tunai itu.
14.Mengapa kembali ada pembagian dana tunai, bukankah ini tidak mendidik dan mendorong orang menjadi malas?
Pemberian dana tunai secara langsung merupakan cara yang paling efektif untuk secara cepat meringankan beban masyarakat kurang mampu. Pemberian dana tunai dapat berlangsung secara lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih mencakup semua kelompok masyarakat kurang mampu yang perlu mendapat perlindungan dari dampak kenaikan harga BBM.
Hasil riset berbagai lembaga penelitian nasional dan international maupun universitas juga membuktikan bahwa program pembagian dana tunai secara langsung semacam BLSM ternyata lebih tepat sasaran ketimbang program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
Patut di catat, BLSM hanyalah kompensasi tambahan dan bersifat sementara yang akan berakhir dalam waktu beberapa bulan saja. Maka, tidak ada insentif bagi rumah tangga kurang mampu untuk malas atau mengurangi jam kerja hanya karena mendapatkan BLSM.
15.Bagaimana Pemerintah menentukan 30 % rumah tangga berpenghasilan terendah di Indonesia yang berhak menerima kompensasi tunai? Apakah ini kampanye terselubung untuk partai tertentu?
Tidak ada hubungan antara penerima kompensasi dengan partai, kelompok, atau golongan tertentu. Penetapan 30 % rumah tangga berpenghasilan terendah ini berlangsung secara objektif, berdasarkan hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang berlangsung Juli hingga Desember lalu. Pelaksana survei ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden RI3.
16.Mengapa bantuan tunai nilainya Rp 150.000 per bulan? Cukupkah?
Bantuan per bulan sebesar Rp 150.000 itu cukup untuk mencegah penurunan daya beli. Ingat, bantuan itu tidak dimaksudkan untuk mengganti pengeluaran satu rumah tangga secara keseluruhan. Ini adalah tambahan pendapatan agar tidak ada penurunan daya beli karena lonjakan inflasi.
3.PPLS 2011 menghasilkan data komprehensif dan detail berupa daftar nama 40 % rumah tangga berpenghasilan terendah di Indonesia, lengkap dengan alamat lengkapnya. PPLS 2011 menghasilkan data yang lebih baik dari survei sebelumnya karena menggunakan hasil Sensus Penduduk 2010 sebagai informasi awal mengenai penghasilan sebuah rumah tangga. Berikutnya petugas PPLS 2011 melakukan konsultasi dengan rumah tangga miskin yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai rumah tangga miskin disekitarnya yang belum tercakup dalam data awal. Petugas survey juga melakukan observasi langsung di lapangan sebelum proses survei dan pengumpulan data berlangsung. Jika tak ada pembagian BLSM, rencananya data hasil PPLS 2011 akan dipakai sebagai dasar pelaksanaan berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi, data hasil PPLS 2011 bukanlah hasil survei yang terburu-buru dan khusus dibuat untuk membagikan BLSM. Data ini lebih baik kualitasnya daripada data yang dipakai untuk pembagian Bantuan langsung Tunai (BLT) pada 2005 dan 2008 lalu.
17.Bagaimana cara pembagian dan mekanisme BLSM?
Pembagian BLSM berlangsung melalui kantor-kantor pos di seluruh Indonesia. Sedapat mungkin, bantuan ini sudah cair segera setelah kenaikan harga Solar dan Premium berlaku. Seperti pengalaman sebelumnya, Kantor pos akan mengirimkan kartu penerima bantuan melalui Kelurahan yang akan meneruskannya ke pengurus RT/RW setempat untuk dibagikan pada rumah tangga yang berhak. Berikutnya, rumah tangga penerima dapat mencairkan bantuan tunai itu dikantor-kantor pos kecamatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pencairannya per tiga bulan. Jadi, setiap kali pembagian nilainya Rp 450.000.
18.Selain kompensasi adakah langkah-langkah lain untuk menanggulangi dampak inflasi?
Pemerintah bersama Bank indonesia selalu berkoordinasi secara erat untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga Premium dan Solar. Secara kontinyu, menteri Koordinator Bidang perekonomian mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga yang berwenang menjaga stabilitas harga. Kelancaran distribusi serta persediaan komoditas utama, misalnya, menjadi perhatian utama agar tidak tersendat dan menimbulkan lonjakan harga. Sedangkan bank indonesia menangani kebijakan moneter, seperti mengendalikan pasokan uang dan mengatur suku bunga secara seksama agar target inflasi tercapai.
19.Apakah Pemerintah akan menghabiskan seluruh dana hasil penghematan subsidi kompensasi?
Tidak semua penghematan anggaran karena berkurangnya subsidi akan habis untuk membiayai kompensasi. Akan ada tambahan belanja di bidang infrastruktur dan perbaikan layanan publik yang memakai sebagian hasil penghematan anggaran itu.
Secara total, dari optimalisasi anggaran yang juga mencakup pemotongan berbagai belanja non-operasional Pemerintah serta penurunan subsidi BBM, ada penghematan senilai Rp 183,6 triliun. Dari pengehematan sebesar itu, Rp 73,8 triliun diantaranya dipakai untuk membiayai program-program kompensasi maupun berbagai proyek infrastruktur tambahan. Adapula tambahan anggaran untuk pendidikan. Tambahan proyek-proyek infrastruktur itu terutama untuk memperbaiki konektivitas di Indonesia Timur serta mendukung pengembangan berbagai pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berbagai tambahan proyek infrastruktur senilai total Rp 18,2 triliun itu tersaji dalam tabel berikut :
Deskripsi Nilai
(Rp. Triliun)
Konektivitas Indonesia Timur 9,5
• Jalan 7,4
• Pelabuhan, Bandara, Dll 2,1
Infrastruktur Strategis dan Koridor Ekonomi 4,5
Infrastruktur Untuk Ketahanan pangan 1,8
Klaster IV (Perumahan dan Pemukiman) 1,5
Penanganan Banjir 0,9
Total 18,2
Yang tak kalah pentingnya, dari langkah-langkah optimalisasi anggaran itu, secara keseluruhan defisit anggaran akan turun menjadi Rp 109,8 triliun atau 2,23 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika tidak ada serangkaian kebijakan ini, defisit anggaran dapat melonjak hingga Rp 299 triliun atau 3,58 % terhadap PDB. Jangan lupa, dengan defisit anggaran terlalu besar adalah sumber masalah yang membuat negara-negara Eropa sekarang terseret kedalam krisis berkepanjangan, bahkan terancam bangkrut. (*)
Manado – Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah pasti mengundang protres. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak populer. Banyak orang menilai, keputusan itu tidak berpihak pada rakyat banyak atau kaum papa. Jika mungkin, tentu Pemerintah menghindari kebijakan yang tidak menyenangkan banyak orang ini, namun, pada suatu kondisi tertentu seperti saat ini, mau tidak mau pemerintah terpaksa mengambil langkah yang tidak populer demi kepentingan yang lebih besar.
Berikut ini adalah penjelasan Ir. Boyke F Tamon untuk menjawab berbagai pertanyaan yang memenuhi pikiran banyak orang, mengapa harga Premium dan Solar kali ini harus naik.
1.Mengapa Pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar?
Harga jual Premium dan Solar saat ini, yaitu Rp. 4.500 per liter, jauh lebih rendah daripada harga pokoknya. Pemerintah harus menambal kekurangan itu dengan mengambil uang (subsidi) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar. Dalam menghitung APBN 2012, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US $ 90 per barel sebagai patokan.
Kenyataannya, selama Februari rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah US $ 122,17 per barel. Sedangkan konsumsi Solar dan Premium juga meningkat dari 35,8 juta kiloliter pada 2010 menjadi 38,5 juta kiloliter pada 2011 lalu. Akibatnya, subsidi untuk Solar dan Premium sepanjang2012 akan melonjak dari Rp.123,6 trilliun menjadi Rp. 191,1 trilliun. Jika harga minyak dunia terus naik, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara.
Padahal, pengeluaran itu akan bermanfaat jika dipakai untuk keperluan lain, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, kapal perintis, infrastruktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Masyarakat yang kurang mampu akan menikmati manfaat yang lebih besar jika harga Premium dan Solar lebih tinggi. Sebab, masyarakat yang kurang mampu bukan konsumen Premium maupun Solar yang terbesar.
Harga jual Solar dan Premium yang terlalu rendah dibanding harganya diluar negeri juga cenderung mendorong penyelundupan dan penyelewengan Solar dan Premium yang seharusnya diperuntukkan konsumen dalam negeri. Yang mendapat manfaat dari subsidi adalah para penyelundup dan penyeleweng.
2.Memangnya harga Premium dan Solar di Indonesia lebih murah dibanding dengan harga di negara-negara lain?
Karena ada subsidi, harga jual Premium dan Solar didalam negeri jauh lebih murah daripada harga barang yang serupa di negara-negara tetangga. Itu sebabnya para penyelundup justru menikmati perbedaan harga ini seraya merugikan keuangan negara dan kita semua. Dibawah ini adalah perbandingan harga Premium dengan harga bahan bakar serupa di beberapa negara tetangga. Memang ada perbedaan kualitas antara bensin yang dijual disini dengan bensin di beberapa negara itu, yang bilangan oktannya lebih tinggi dan oleh karenanya kualitasnya lebih baik. Namun, bensin di negara tetangga yang diperbandingkan adalah bensin berkualitas terendah yang tersedia di pasar, sama halnya dengan Premium di Indonesia.
Negara Harga eceran Bensin dalam Mata Uang Lokal
Harga Eceran Bensin dalam Rp Harga Eceran Tersebut Di subsidi/Tidak Disubsidi
Indonesia (RON 88) Rp. 4.500 Rp. 4.500 Disubsidi
Malaysia (RON95) RM. 1,90 Rp. 5.753 Disubsidi
Thailand (Blue Gasoline 91) Baht 41,51 Rp. 12.453 Tidak Disubsidi
Filipina (unleaded) P. 56,50 Rp. 12.147 Tidak Disubsidi
Singapore (Grade 92) S $ 2,150 Rp. 15.695 Tidak Disubsidi
Catatan : harga bensin per 12 Maret 2012. Konversi Kurs menggunakan kurs tengah BI Maret 2012.
3.Indonesia kan negara penghasil minyak, jika harga minyak naik bukankah penerimaan Pemerintah naik?
Betul, jika harga minyak naik, penerimaan negara juga naik. Namun, pada saat yang sama pengeluaran negara juga turut melonjak. Perhitungannya, setiap kenaikan harga sebesar US$ 1 per barel, dengan asumsi kurs Rp. 9.000 per dolar, akan menaikkan penerimaan sebesar Rp. 3.37 trilliun. Namun kenaikan US $ 1 per barel itu juga meningkatkan pengeluaran negara dalam jumlah yang lebih besar, yakni Rp 4,3 trilliun1. Jadi, secara netto, setiap ada kenaikan harga minyak sebesar US $ 1 per barel, APBN harus menanggung beban tambahan Rp 900 milliar. Beban totalnya tinggal mengalikan jumlah ini dengan berapa US $ kenaikan harga minyak yang terjadi2.
1.Peningkatan pengeluaran ini berasal dari kenaikan subsidi BBM sebesar Rp 2,83 trilliun, subsidi listrik Rp 280 milliar, dana bagi hasil untuk daerah Rp 470 miliar dan kenaikan anggaran pendidikan secara otomatis sebesar Rp 720 miliar.
2.Ini terjadi karena produksi minyak kita terus menurun. Sebagai perbandingan, menurut data DJA Kementerian Keuangan, pada 2008 lalu produksi minyak kita masih 930,3 ribu barel per hari dengan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 38,1 juta kilo liter pertahun. Pada tahun 2011 lalu, produksi minyak sudah rurun menjadi 900 ribu barel per hari sementara konsumsi BBM bersubsidi, termasuk minyak tanah, malah naik dengan tajam menjadi diatas 40,2 juta kilo liter per tahun.
Dari sini terlihat jelas bahwa penerimaan dari migas semakin kecil karena produksinya menurun sementara subsidinya justru makin meningkat karena konsumsi semakin besar. Tak boleh dilupakan, harga Premium dan Solar juga tidak berubah selama hampir empat tahun terakhir, sejak kenaikan harga yang terakhir pada mei 2008.
4.Artinya, jika harga minyak mentah tidak melonjak tinggi harga jual BBM bersubsidi bisa turun?
Betul harga BBM bersubsidi juga bisa turun jika harga minyak mentah rendah. Sebagai gambaran, pada Mei 2008 harga rata-rata minyak mentah Indonesia mencapai US$121 per barel. Pada saat itu, pemerintah terpaksa menaikkan harga premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Namun, per 1 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga Premium menjadi Rp 5.500 per liter karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia sejak Januari-Desember 2008 sudah tutun menjadi US$95,87 per barel. Sejalan dengan penurunan harga minyak mentah Indonesia, Presiden SBY juga menurunkan lagi harga jual Premium menjadi Rp 5.000 per liter (15 Desember 2008) dan sekali lagi menjadi Rp 4.500 per liter, pada 15 januari 2009. Sejak saat itu, harga Premium dan Solar tidak pernah naik kendati harga minyak mentah Indonesia kembali melonjak tinggi. Per Februari 2012, harga minyak mentah Indonesia sudah menyentuh US $122,17 per barel, jauh diatas patokan US $90 per barel dalam APBN 2012
5.Apakah Pemerintah tidak mencari solusi lain, diluar menaikkan harga Premium dan Solar?
Pemerintah tidak hanya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Untuk mengantisipasi melonjaknya defisit anggaran, juga ada serangkaian kebijakan mulai dari penghematan pengeluaran, optimalisasi penerimaan negara dari pajak maupun non-pajak, serta memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu. Inilah sebabnya Pemerintah mengusulkan RAPBN-Perubahan 2012. Secara total, serangkaian kebijakan optimalisasi anggaran ini dapat menghemat Rp 183,6 trilliun, dimana Rp 53,8 trilliun diantaranya berasal dari penghematan subsidi BBM.
Penghematan belanja secara besar-besaran itu dilakukan dengan mengurangi pengeluaran belanja pegawai, perjalanan dinas non operasional, pembelian barang non operasional maupun honorarium. Usulan pemotongan belanja Pemerintah ini mencapai Rp 60,9 triliun.
Kendati melakukan penghematan besar-besaran, pemotongan belanja Pemerintah itu terbatas pada dana non operasional sehingga tidak akan menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan sebagainya, dan tidak akan mengganggu rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur yanmg sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah justru mengusulkan untuk menggunakan sebagian dari penghematan subsidi untuk meningkatkan beberapa program kesejahteraan rakyat dan infrastruktur.
6.Kalau Pemerintah bisa mengurangi defisit dengan menghemat anggaran, mengapa masih harus menaikkan harga Premium dan Solar?
Alasan pengurangan subsidi untuk Premium dan Solar bukanlah semata-mata untuk menghemat anggaran. Setidaknya ada lima alasan penting bagi kita semua untuk berkomitmen mengurangi subsidi BBM. Yakni, lebih berpihak pada si kecil, lebih hemat dan ramah lingkungan, lebih bermanfaat, lebih benar, dan lebih awet. Berikut penjelasannya :
•Pertama, lebih berpihak pada si kecil karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) justru lebih membantu warga kelompok menengah-atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki mobil pribadi. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan lebih dinikmati oleh si kecil.
•Kedua, lebih hemat dan ramah lingkungan karena pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga Premium dan Solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih terutama gas.
•Ketiga, lebih bermanfaat karena dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi Pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai habis.
•Keempat, lebih benar karena pemangkasan subsidi mengurangi dorongan penyelewengan dan penyelundupan. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelewengan dan penyelundupan keluar negeri maupun dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat ini, harga BBM non-subsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM berssubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan keluar negeri. Artinya, anggaran negara berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyet justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng.
•Kelima, lebih awet karena ekek positif pengurangan subsidi premium dan solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2012 saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumberdaya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.
7.Jika subsidi BBM buka sebuah kebijakan yang baik, mengapa sejak dulu selalu ada subsidi BBM?
Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Dimasa lalu, struktur ekonomi indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung subsidi BBM karena Indonesia adalah eksportir minyak. Sehingga setiap kenaokan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan kita juga sudah keluar dari OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak sejak 2008.
Selain itu, dulu konsumsi BBM kita masih sangat rendah dan kendaraan umum adalah konsumen terbesar BBM. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kendaraan pribadi jumlahnya terus membesar. Akibatnya subsidi BBM kini salah sasaran karena lebih menguntungkan kelompok masyarakat yang sudah mampu. Inilah yang harus kita koreksi dengan cara mengurangi subsidi secara bertahap.
8.Sebelumnya pemerintah mengatakan tidak akan menaikkan harga melainkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Mengapa kebijakan Pemerintah berubah?
Sejak tahun lalu, Pemerintah secara intensif menyiapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Namun, hasil pengkajian dan masukan banyak pihak menyebutkan bahwa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak akan mampu mengerem melonjaknya subsidi karena kenaikan harga minyak mentah belakangan ini terlalu tajam. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak mungkin berlaku sekaligus secara serentak di seluruh Indonesia sehingga dampaknya untuk pengurangan subsidi tidak maksimal.
Selain itu, pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi Premium dan Solar tanpa persiapan yang sangat matang serta dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Secara teknis, penerapan dan pengawasan kebijakan ini jauh lebih sulit.
9.Apakah menaikkan harga Premium dan Solar sekarang bukan kebijakan berlebihan? Bukankah ada kemungkinan harga minyak mentah turun lagi.
Pemicu kenaikan harga minyak mentah kali ini adalah krisis politik di Timur Tengah yang tampaknya belum akan mereda dalam waktu singkat. Maka, pemerintah beranggapan akan lebih baik jika kita bersiap menghadapi kondisi terburuk. Berbagai perkiraan menunjukkan harga minyak mentah bisa melonjak menjadi US$ 150 hingga US$175 per barel jika lalu lintas angkutan minyak mentah di Selat Hormuz tersendat karena ketegangan politik semakin memuncak. Tanpa kenaikan harga jual Premium dan solar, sementara harga minyak dunia terus melonjak, anggaran Pemerintah untuk menambal subsidi akan semakin besar. Ini justru lebih merugikan warga berpenghasilan rendah.
10.Jadi, pemerintah memilih hanya menaikkan harga. Ini memang cara paling mudah, namun bagaimana dengan masyarakat yang harus menanggung beban inflasi dan kenaikan harga?
Tidak, pemerintah tidak hanya menaikkan harga dan memindahkan beban kepada masyarakat. Upaya menurunkan subsidi BBM terdiri dari empat langkah yang merupakan satu kesatuan kebijakan. Keempat langkah itu adalah :
• Menaikkan harga
• Memberikan kompensasi kepada masyarakat
• Mengurangi penggunaan BBM bersubsidi
• Mengkonversi penggunaan minyak ke gas
Keempatnya adalah paket kebijakan yang kait-mengkait dan ada pentahapan pelaksanaannya. Pembatasan pemakaian Premium dan Solar, misalnya, dimulai pada mobil-mobil dinas dan kelak secara bertahap akan diberlakukan secara lebih luas. Demikian pul;a dengan kebijakan konversi ke gas, tetap berlangsung diawali dengan penggunaan pada kendaraan umum, terutama bus.
Kenaikan harga Premium dan Solar juga berlanjut dengan pemberian paket-paket kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi itu adalah meredam dampak inflasi dan penurunan daya beli masyarakat yang biasanya terjadi dalam waktu beberapa bulan setelah kenaikan harga BBM.
11.Apa saja paket kompensasi itu?
Paket kebiujakan kompensasi terdiri dari empat paket :
•Penambahan frekuensi jatah beras untuk rakyat miskin sebanyak dua bulan, menajdi 14 kali per tahun, dari saat ini sebanyak 12 kali per tahun dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram
•Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berupa dana tunai senilai Rp 150.000 per bulan. Penerima bantuan ini adalah 18,5 juta rumah tangga yang mencakup 30 % rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah di Indonesia.
•Penambahan beasiswa untuk rumah tangga miskin selama 6 bulan.
•Kompensasi untuk sektor transportasi sebesar Rp 5 triliun. Tujuannya, agar kenaikan tiket angkutan kelas ekonomi tidak melonjak sejalan dengan kenaikan harga Premium dan Solar.
12.Apakah paket-paket kompensasi itu cukup untuk meredam dampak kenaikan harga Premium dan Solar pada warga dengan tingkat sosial ekonomi terendah?
Dalam jangka pendek, harga berbagai komoditas serta biaya transportasi akan naik mengiokuti kenaikan harga Premium dan solar. Namun, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, inflasi akan terjadi dalam jangka waktu sementara saja, beberapa bulan setelah kenaikan harga. Oleh karena itu, pemerintah menrancang paket-paket kompensasi yang akan mengalir setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Paket-peket itu cukup untuk meredam dampak kenaikan harga Premium dan Solar pada warga dengan tingkat sosial terendah.
13.Jadi penerima kompensasi bukan hanya rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan?
Betul, cakupan kompensasi sekarang menjangkau 30 % rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah di Indonesia. Secara keseluruhan mereka berjumlah 18,5 juta rumah tangga. Setiap rumah tangga itu akan menerima kompensasi berupa dana tunai senilai Rp 150.000 per bulan, selama beberapa bulan setelah kenaikan harga Solar dan Premium. Berarti, anggota rumah tangga yang hampir miskin dan kelompok pekerja yang berpenghasilan disekitar upah minimum juga akan mendapat kompensasi berupa dana tunai itu.
14.Mengapa kembali ada pembagian dana tunai, bukankah ini tidak mendidik dan mendorong orang menjadi malas?
Pemberian dana tunai secara langsung merupakan cara yang paling efektif untuk secara cepat meringankan beban masyarakat kurang mampu. Pemberian dana tunai dapat berlangsung secara lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih mencakup semua kelompok masyarakat kurang mampu yang perlu mendapat perlindungan dari dampak kenaikan harga BBM.
Hasil riset berbagai lembaga penelitian nasional dan international maupun universitas juga membuktikan bahwa program pembagian dana tunai secara langsung semacam BLSM ternyata lebih tepat sasaran ketimbang program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
Patut di catat, BLSM hanyalah kompensasi tambahan dan bersifat sementara yang akan berakhir dalam waktu beberapa bulan saja. Maka, tidak ada insentif bagi rumah tangga kurang mampu untuk malas atau mengurangi jam kerja hanya karena mendapatkan BLSM.
15.Bagaimana Pemerintah menentukan 30 % rumah tangga berpenghasilan terendah di Indonesia yang berhak menerima kompensasi tunai? Apakah ini kampanye terselubung untuk partai tertentu?
Tidak ada hubungan antara penerima kompensasi dengan partai, kelompok, atau golongan tertentu. Penetapan 30 % rumah tangga berpenghasilan terendah ini berlangsung secara objektif, berdasarkan hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang berlangsung Juli hingga Desember lalu. Pelaksana survei ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden RI3.
16.Mengapa bantuan tunai nilainya Rp 150.000 per bulan? Cukupkah?
Bantuan per bulan sebesar Rp 150.000 itu cukup untuk mencegah penurunan daya beli. Ingat, bantuan itu tidak dimaksudkan untuk mengganti pengeluaran satu rumah tangga secara keseluruhan. Ini adalah tambahan pendapatan agar tidak ada penurunan daya beli karena lonjakan inflasi.
3.PPLS 2011 menghasilkan data komprehensif dan detail berupa daftar nama 40 % rumah tangga berpenghasilan terendah di Indonesia, lengkap dengan alamat lengkapnya. PPLS 2011 menghasilkan data yang lebih baik dari survei sebelumnya karena menggunakan hasil Sensus Penduduk 2010 sebagai informasi awal mengenai penghasilan sebuah rumah tangga. Berikutnya petugas PPLS 2011 melakukan konsultasi dengan rumah tangga miskin yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai rumah tangga miskin disekitarnya yang belum tercakup dalam data awal. Petugas survey juga melakukan observasi langsung di lapangan sebelum proses survei dan pengumpulan data berlangsung. Jika tak ada pembagian BLSM, rencananya data hasil PPLS 2011 akan dipakai sebagai dasar pelaksanaan berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi, data hasil PPLS 2011 bukanlah hasil survei yang terburu-buru dan khusus dibuat untuk membagikan BLSM. Data ini lebih baik kualitasnya daripada data yang dipakai untuk pembagian Bantuan langsung Tunai (BLT) pada 2005 dan 2008 lalu.
17.Bagaimana cara pembagian dan mekanisme BLSM?
Pembagian BLSM berlangsung melalui kantor-kantor pos di seluruh Indonesia. Sedapat mungkin, bantuan ini sudah cair segera setelah kenaikan harga Solar dan Premium berlaku. Seperti pengalaman sebelumnya, Kantor pos akan mengirimkan kartu penerima bantuan melalui Kelurahan yang akan meneruskannya ke pengurus RT/RW setempat untuk dibagikan pada rumah tangga yang berhak. Berikutnya, rumah tangga penerima dapat mencairkan bantuan tunai itu dikantor-kantor pos kecamatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pencairannya per tiga bulan. Jadi, setiap kali pembagian nilainya Rp 450.000.
18.Selain kompensasi adakah langkah-langkah lain untuk menanggulangi dampak inflasi?
Pemerintah bersama Bank indonesia selalu berkoordinasi secara erat untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga Premium dan Solar. Secara kontinyu, menteri Koordinator Bidang perekonomian mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga yang berwenang menjaga stabilitas harga. Kelancaran distribusi serta persediaan komoditas utama, misalnya, menjadi perhatian utama agar tidak tersendat dan menimbulkan lonjakan harga. Sedangkan bank indonesia menangani kebijakan moneter, seperti mengendalikan pasokan uang dan mengatur suku bunga secara seksama agar target inflasi tercapai.
19.Apakah Pemerintah akan menghabiskan seluruh dana hasil penghematan subsidi kompensasi?
Tidak semua penghematan anggaran karena berkurangnya subsidi akan habis untuk membiayai kompensasi. Akan ada tambahan belanja di bidang infrastruktur dan perbaikan layanan publik yang memakai sebagian hasil penghematan anggaran itu.
Secara total, dari optimalisasi anggaran yang juga mencakup pemotongan berbagai belanja non-operasional Pemerintah serta penurunan subsidi BBM, ada penghematan senilai Rp 183,6 triliun. Dari pengehematan sebesar itu, Rp 73,8 triliun diantaranya dipakai untuk membiayai program-program kompensasi maupun berbagai proyek infrastruktur tambahan. Adapula tambahan anggaran untuk pendidikan. Tambahan proyek-proyek infrastruktur itu terutama untuk memperbaiki konektivitas di Indonesia Timur serta mendukung pengembangan berbagai pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai dengan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berbagai tambahan proyek infrastruktur senilai total Rp 18,2 triliun itu tersaji dalam tabel berikut :
Deskripsi Nilai
(Rp. Triliun)
Konektivitas Indonesia Timur 9,5
• Jalan 7,4
• Pelabuhan, Bandara, Dll 2,1
Infrastruktur Strategis dan Koridor Ekonomi 4,5
Infrastruktur Untuk Ketahanan pangan 1,8
Klaster IV (Perumahan dan Pemukiman) 1,5
Penanganan Banjir 0,9
Total 18,2
Yang tak kalah pentingnya, dari langkah-langkah optimalisasi anggaran itu, secara keseluruhan defisit anggaran akan turun menjadi Rp 109,8 triliun atau 2,23 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika tidak ada serangkaian kebijakan ini, defisit anggaran dapat melonjak hingga Rp 299 triliun atau 3,58 % terhadap PDB. Jangan lupa, dengan defisit anggaran terlalu besar adalah sumber masalah yang membuat negara-negara Eropa sekarang terseret kedalam krisis berkepanjangan, bahkan terancam bangkrut. (*)