BITUNG—Proses pembahasan empat Ranperda yang diusulkan Pemkot Bitung beberapa hari lalu saat ini sementara dibahas secara maraton oleh 25 anggota DPRD Kota Bitung. Namun yang menarik dalam pembahasan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaraan Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012, DPRD diduga telah mendapat intervensi.
Pasalnya menurut informasi, ke-25 anggota DPRD telah diminta dalam pelaksanaan pembahasan jangan terlalu kritis. Bahkan salah satu partai diduga telah mengarahkan anggotanya yang duduk di DPRD agar tidak terlalu banyak mengutak-atik ke-4 Ranperda yang telah diusulkan tersebut.
Namun informasi tersebut langsung dibantah Ketua DPRD Kota Bitung, Santy Gerald Luntungan. Dimana menurut Luntungan, dalam pembahasan ke-4 Ranperda tersebut pihaknya akan tetap kritis dan akan meneliti point-point yang diusulkan pihak eksekutif.
“Itu informasi yang tidak mendasar dan hanya mengada-ada. Buktinya dalam pembahasan semua anggota DPRD tetap bersikap kritis dan teliti serta langsung melakukan koreksi jika ada yang dianggap tidak wajar,” tegas Luntungan.
Hal senada juga dikatakan salah satu personil Komisi A, Victor Tatanude SH. Dimana menurutnya, sebagai anggota F-PDIP pihaknya tidak pernah menerima arahan dari partai terkait dengan pembahasan Ranperda. “Sebagai partai oposisi, kami tidak pernah menerima intervensi atau arahan dari partai,” kata Tatanude.(en)
