Manado, BeritaManado.com – Sidang gugatan masyarakat Kampung Bowone dan Kampung Binebase Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal – PTSP Sulut sebagai tergugat I, Kepala Dinas LH Sulut sebagai tergugat II, dan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) sebagai tergugat II intervensi, memasuki babak baru.
Sidang dengan nomor 57/G/LH/2021/PTUN.MDO digelar Kamis (17/2/2022) dipimpin Ketua Majelis Hakim, Fajar Wahyu Jatmiko.
Sidang tersebut menghadirkan dua orang saksi fakta, yaitu Bernard Eduard Tuwokona Pilat, seorang pensiunan ASN yang pernah menjabat sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sangihe (tahun 2014-2019) merangkap kepala Bapelitbang Kabupaten Sangihe yang secara otomatis berfungsi sebagai Sekretaris Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sangihe.
Saksi Fakta kedua, Christofel Hangau, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017–2019 yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Sangihe.
Kedua saksi fakta dalam persidangan, mengungkap banyak fakta penting.
Saksi Bernard Pilat, dalam persidangan menyampaikan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017, PT. TMS melalui surat bernomor: TMS/XI/2017/26 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengajukan permohonan rekomendasi sehubungan dengan kesesuaian tata ruang melalui agenda pembahasan BKPRD, karena PT TMS akan melakukan penyusunan Analisis Mengenai Lingkungan (AMDAL).
Merespon surat permohonan PT TMS tersebut, tanggal 21 Desember 2017 pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan rapat BKPRD yang dihadiri oleh 8 instansi teknis terkait yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Lingkungan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Bagian Hukum Setda, dengan jumlah peserta rapat 23 orang.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 2018 Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe selaku Ketua BKPRD Sangihe membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Sangihe, dimana berisi kesesuaian ruang kegiatan pertambangan tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan UU no.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Salah satu pertimbangan yaitu Kabupaten Sangihe berukuran kecil, karena luasnya hanya 736 Km2, sehingga tidak bisa dilakukan pertambangan.
Hal lain yang mendasari surat rekomendasi tersebut adalah Perda Kabupaten Sangihe Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Penataan Ruang Daerah Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2014 – 2034.
Pasal 47 ayat (1) menyatakan Kawasan pertambangan sebagaimana dalam pasal 44 huruf C, wajib mematuhi perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ketika rekomendasi ruang kepada PT TMS tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sangihe, maka proses AMDAL tidak bisa dilanjutkan. Saya mengetahui ada surat rekomendasi ruang yang dari oleh PUPR Provinsi Sulut sementara seharusnya rekomendasi tersebut harus dari Kabupaten Sangihe sebagai pihak yang paling berwenang dan tahu dengan situasi daerahnya,” ujar saksi.
Mempertegas penjelasannya, saksi fakta menyatakan bahwa Perda Provinsi nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Wilayah Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sama sekali tidak mencantumkan Sangihe sebagai Kawasan pertambangan.
“Dalam pemahaman saya sebagai yang telah terlibat dalam proses-proses yang terjadi pada sampai di tahun 2018 tersebut, saya berpendapat bahwa AMDAL PT TMS cacat hukum,” ungkap saksi Bernard Pilat menjawab pertanyaan yang diajukan pengacara dari pihak penggugat, Reinhard Mamalu, pengacara tergugat dan tergugat intervensi.
Lanjut saksi, perencanaan pembangunan Sangihe yang dituangkan Perda no. 3 tentang RPJMD 2017-2022 Sangihe mengatur pengembangan beberapa wilayah di kabupaten Sangihe berdasarkan kluster-kluster (minapolitan) yang bertumpuh pada pembangunan sektor perikanan, pertanian dan pariwisata, bukan pertambangan.
Putaran kedua, pertanyaan yang diajukan oleh pengacara yang diajukan mengenai pengetahuan saksi tentang penolakan para kepala desa (Kapitalaung) terhadap keberadaan PT TMS, saksi menyatakan bahwa yang ia tahu, mayoritas Kapitalaung di Sangihe sangat menolak.
Demikian juga masyarakat Sangihe, tidak hanya yang berdiam di Sangihe, tetapi juga di luar negeri.
Ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang adanya aktivitas penambangan rakyat, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, saksi menyatakan mengetahui bahwa ada aktivitas pertambangan tersebut dan sudah pernah ada proses hukum yang dijalani masyarakat.
“Harusnya instansi berwenang melakukan tugasnya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Sebagai mantan penjabat, saya menyayangkan dan tidak setuju terhadap aktivitas apapun yang merusak lingkungan di Sangihe,” tegas Bernard Pilat.
Sementara itu, keterangan saksi fakta kedua, Christofel Hangau, merupakan mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 – 2019.
Dalam penjelasan lanjutan, saksi menyampaikan bahwa rekomendasi BKPRD Kabupaten Sangihe melalui hasil rapat instansi teknis terkait yang tidak mengabulkan permohonan PT TMS merupakan dasar bagi DLH Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi tidak merestui dilaksanakannya proses pembahasan amdal PT TMS.
Saksi juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2017, sehubungan dengan rekomendasi BKPRD yang tidak bisa memenuhi permohonan PT TMS, Dinas Lingkungan Hidup Sangihe, pernah dipanggil menghadiri rapat konsultasi teknik di Jakarta dengan pihak kementerian terkait.
Dan hasil rapat konsultasi teknis tersebut pun tetap merekomendasikan, PT TMS tidak bisa melakukan aktivitas pertambangan di Sangihe.
Di sisi lain, terkait proses penerbitan AMDAL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, saksi menyebutkan bahwa lokasi tambang ada di Sangkhe sehingga DLH Sangihe lebih mengetahui situasi di lapangan.
“Lokusnya ada di daerah kami, yang paling tahu situasi dan kondisi adalah DLH Kabupaten Sangihe. Sepengetahuan saya sesuai informasi dari masyarakat, mereka tidak pernah dilibatkan atau disosialisasikan tentang proses AMDAL. Semua stakeholder di Sangihe sangat penting dilibatkan. Pun jika landasannya UU pemerintahan daerah, kami (Pemkab Sangihe, red) bukan bawahan,” lanjutnya.
Selanjutnya, terkait upaya PT TMS yang terkesan memaksakan pembahasan AMDAL, sekitar bulan September atau Oktober 2017, saksi Christofel Hangau mengatakan bahwa DLH Sangihe pernah diundang menghadiri rapat pembahasan kerangka AMDAL PT TMS bertempat di Hotel Gran Puri Manado.
Pada waktu yang sama, saksi mendapat tugas ke Jakarta, dan dia menugaskan 3 orang stafnya bernama Benny Kansil.
“Sebagai pimpinan, saya menyatakan kepada staf saya untuk menolak pembahasan kerangka AMDAL karena pemerintah kabupaten sudah punya sikap tegas menolak aktivitas pertambangan di Sangihe,” ujar saksisaksi seraya menambahkan, tidak pernah ada pengajuan izin dari pihak lain selain PT TMS apalagi perusahaan yang diduga akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Sidang yang dibuka sejak pukul 13.00 WITA diawali dengan penyerahan bukti-bukti lalu keterangan saksi fakta.
Sidang berakhir pukul 16.30 WITA, dan akan dilanjutkan pekan depan dengan memberikan kesempatan kepada penggugat menghadirkan saksi fakta atau saksi ahli.
Jalannya persidangan dilihat langsung sejumlah masyarakat.
Pdt Tapadongko dari Kampung Salurang secara tegas menolak adanya tambang di Sangihe demi keselamatan anak dan cucu.
“Kami sangat menolak beroperasinya, PT TMS mengingat keselamatan anak cucu di masa mendatang, tetapi ternyata saya baru mendengar hari ini di PTUN Manado bahwa penolakan pemerintah sudah dinyatakan dalam sikap BKPRD sejak 2017 yang tidak memenuhi permohonan PT TMS. Berarti pemerintah dan rakyat sudah sejalan berjuang demi keselamatan Sangihe,” ujarnya.
Elbi Piter, warga Sangihe juga mempertanyakan kepemilikan izin tambang karena ia dan masyarakat setempat tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi.
“Kami sendiri sebagai masyarakat yang berdiam di Bowone tidak pernah tahu tentang rencana perusahaan ini, tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya, sampai tiba-tiba saja mereka (PT TMS) sudah datang membawa izin lingkungan dan IUP”, imbuhnya.
(***/Finda Muhtar)
