Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Minimnya serapan anggaran di triwulan pertama tahun anggaran 2026 di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, dikritisi Anggota Komisi IV DPRD Sulut Piere Makisanti.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Biro Kesra Pemprov Sulut, Senin (27/04/2026) hari ini, Piere Makisanti mempertanyakan kendalan yang terjadi sehingga realisasi anggaran di Biro yang dipimpin Anna Pangalila masih sangat rendah.
“Padahal Biro Kesra ini adalah biro yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Apa kendala sehingga realisasinya masih minim. Kasihan masyarakat penerima manfaat sangat membutuhkan,” tegas Makisanti.
Selanjutnya, Politisi PDIP Perjuangan ini menekankan agar program-program Biro Kesra memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2026 benar-benar terserap dengan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujarnya.
Sementara itu, Karo Kesra Sulut Anna Pangalila dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa pagu anggaran Kesra tahun 2026 berkisar Rp.9 miliar.
“Realisasi triwulan pertama Rp.236 juta dengan presentase 2,34 persen,” ungkap Pangalila.
Sedangkan terkait minimnya serapan anggaran, lanjut Pangalila, realisasi terbesar di Biro Kesra di triwulan kedua.
“Karena untuk penyaluran dana atau bantuan dan hibah umat atau rumah ibadah dan haji masih berproses. karena sebagian anggaran kami akan dijalankan di triwulan kedua,” tutupnya.
