Minut, BeritaManado.com — Kabar sukacita menyambut Natal 2025 dirasakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Minahasa Utara.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dibayarkan penuh (full) pada bulan Desember 2025, tanpa pemotongan sedikit pun.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang menegaskan seluruh proses administrasi telah rampung dan pencairan dapat segera dilakukan.
“Karena semua tahapan administrasi sudah selesai dan kita harus taat pada prosedur yang berlaku, saya telah menginstruksikan kepada Badan Keuangan untuk segera mencairkan TPP ASN di bulan Desember ini, dan itu dibayarkan penuh,” tegas Bupati Joune, Kamis (18/12/2025).
Menariknya, pembayaran TPP secara penuh ini tetap direalisasikan meskipun di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan efisiensi anggaran hingga kurang lebih Rp50 miliar.
Namun demikian, komitmen terhadap kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, kesejahteraan ASN harus berjalan seiring dengan tuntutan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pembayaran TPP di bulan Desember ini pun dinilai sebagai kado Natal bagi ASN Minahasa Utara.
Momentum tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi jajaran perangkat daerah dalam menyambut hari raya.
“Setiap tahun, ASN di Minahasa Utara selalu merasakan perhatian dari pemerintah daerah. Sistem keuangan kita berjalan baik, tetapi yang paling penting, proses administrasi tetap harus sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menekankan ketersediaan dana saja tidak cukup tanpa tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel.
Oleh karena itu, setiap proses pencairan harus mengikuti aturan dan tahapan yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Bupati Joune menegaskan dukungan kesejahteraan ini dibarengi dengan tuntutan kinerja berbasis hasil.
Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kinerja ASN demi pelayanan publik yang optimal.
“Kita akan terus mendukung mereka, tetapi kita juga akan meminta kinerja terbaik. Pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap menjadi tuntutan utama, meskipun ke depan kita menghadapi berbagai keterbatasan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan reward dan konsekuensi kinerja dilakukan secara objektif dan profesional, bukan berdasarkan kedekatan atau relasi kekeluargaan.
“Ini bukan soal punishment, tetapi pembinaan. Jika kinerja tidak tercapai, tentu ada konsekuensi. Namun itu menjadi bahan introspeksi agar ke depan kinerja semakin baik. Semua berbasis hasil dan komitmen kinerja yang telah disepakati,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
