BOLTIM, BeritaManado.com – Tahun politik sudah di depan mata. Tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur (boltim) tahun 2020 telah berlangsung.
Sejumlah partai politik (parpol) telah membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati boltim.
Ada beberapa tokoh boltim telah mendaftarkan diri, baik dari kalangan politisi, akademisi, birokrat maupun masyarakat biasa.
Bupati boltim Sehan Landjar, mengimbau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Boltim agar tidak terlibat dalam politik praktis.
Kata Sehan Landjar, PNS yang terlibat politik praktis akan dikenakan sanksi diberhentikan dari jabatan.
“Saya dengar ada empat PNS yang ikut-ikutan mengantar salah satu calon di kantor parpol, hati-hati ada komisi ASN yang mengawasi,” kata Sehan Landjar, Rabu (11/12/2019).
Lanjut Sehan, ada beberapa PNS yang sudah meminta izin kepada dirinya melalui pesan singkat WhatsApp untuk mendaftar bakal calon bupati, namun ada juga yang tidak meminta izin.
“Saya tidak bertanggung jawab, bila kedapatan akan langsung diberhentikan dari jabatannya,” tukas bupati dua periode ini.
Terpisah, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Rezha Mamonto saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, telah menerima aduan dari masyarakat.
“Ada aduan-aduan dan laporan dari masyarakat, saat ini kita sementara buat surat aduan ke komisi ASN,” ujar Rezha Mamonto.
Kata Rezha, tak hanya PNS yang ikut mengantar para bakal calon di kantor parpol yang akan ditindak tegas, melainkan PNS yang mendaftar sebagai calon bupati juga akan diadukan ke komisi ASN.
Ia pun telah menerima surat edaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai himbauan netralitas ASN.
“kita akan menyurat secara resmi ke komisi ASN, berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai surat edaran tersebut,” pungkas Rezha.
Sementara itu, ketua divisi hukum, penindakan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Boltim, Hariyanto membenarkan, adanya surat yang ditujukan ke Bupati maupun Pembina ASN atau sekretaris daerah (sekda).
“Suratnya bersifat himbauan netralitas ASN, ke BKPSDM sifatnya berkoordinasi,” singkat Hariyanto saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp.
(Riswan Hulalata)