Manado – Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang mengakui, pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kali ini sangatlah ketat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal itu disampaikannya usai BPK RI memberikan “hadiah” Opini WDP kepada Pemprov Sulut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan.
“Saya memahami bahwa aspek pengawasan merupakan objek yang penting dalam negara hukum, bahkan menjadi salah satu pilar yang harus ada untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara,” ujar Sarundajang.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengawasan dapat menghindarkan terjadinya kerugian daerah oleh ulah para pengelola keuangan. Terselamatkannya keuangan daerah dari “kebocoran” adalah lebih menguntungkan dibanding dengan langkah yang diambil setelah keuangan daerah mengalami “kebocoran” jelasnya.
Oleh karena itu berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk APBD tahun 2013 yang dilakukan lewat rapat paripurna DPRD Sulut, Kamis (14/8/2014).
“Sebagai Gubernur saya menyadari bahwa tuntutan untuk pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan bagi Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu kondisi yang mutlak dipenuhi, sehingga pengelolaan keuangan kita seharusnya tanpa kesalahan”, kata Sarundajang. (rizathpolii)
