Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang menunjukan komitmennya dengan program membangun tanpa korupsi. Melalui rapat koordinasi III SIPS (Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi) project atas kerjasama Canadian Internasional Development Agency (CIDA) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang digelar Kamis (27/9),
Sarundajang mengajak sejumlah Kepala Daerah lainnya yang juga hadir dalam rakor tersebut untuk terus memberikan pelayanan publik yang berbasis transparansi dan akuntabilitas dan terutama bebas korupsi.
‘’Program CIDA-KPK ini saya percaya dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari struktur good governance menuju Sulut yang bebas korupsi,’’ ujar Sarundajang.
Menurut Sarundajang, selang hampir 2 tahun Pemprov Sulut beserta Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Sangihe melaksanakan SIPS project, ada beberapa dampak positif yang dirasakan semakin memperkuat tata pemerintahan daerah khususnya menyangkut pelayanan publik yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.
‘’Tapi untuk semakin optimalnya pencapaian sasaran proyek ini maka dibutuhkan sinkronisasi dan sharing dengan stakeholder yang berasal dari Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota,’’ jelas Gubernur pilihan rakyat tersebut.
Sarundajang yakin bahwa semua pihak terlebih khusus para Kepala Daerah di Sulut memiliki tekad dan komitmen yang sama yakni membangun tanpa korupsi. Karena itu diharapkan program SIPS tersebut mampu dimaksimalkan sebagai daya dorong terhadap pencapaian visi pembangunan bangsa.
“Khususnya di Sulut untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera,’’ tegasnya lagi. (Jrp)
